Pemerintah Optimalkan Transformasi Digital untuk Pengembangan SDM

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z untuk berperan penting dalam inklusi digital.

Generasi milenial dan generasi Z dianggap kelompok yang telah terliterasi digital dengan baik. Kelompok ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewaspadai kejahatan siber, mewaspadai hoaks dan infodemik serta serangan siber lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan webinar berjudul berjudul Nusantara Ramah Disabilitas.

“Masyarakat kita perlu ada digital literacy. Generasi milenial dan generasi Z adalah kelompok yang paling aktif di media sosial, sehingga kita mengharapkan kelompok ini terliterasi dengan baik dalam bermedia sosial,” ujar Henry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Pada kesempatan rangkaian webinar yang sama, Tenaga Ahli Kemkominfo Lathifa Al Anshori menilai kelompok ini (generasi milenial dan Z) dapat menjadi aktor penggerak inklusi digital di Indonesia, peduli dan bergerak memperjuangkan inklusi di segala lini digitalisasi.

“Kita berharap anak muda juga dapat membuka pintu bagi kelompok rentan agar mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari transformasi digital yang dilakukan pemerintah,” ujar Lathifa.

Lathifa menyampaikan, pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yakni pemerintah meyakini bahwa transformasi digital bukan hanya bentuk fisik dan infrastruktur digital, tapi juga bagaimana teknologi bisa menjadi peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis.

“Pesan tersebut menjadi semangat kita dalam inklusi digital, bahwa pada prinsipnya pembangunan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kelompok rentan, menjadi tujuan transformasi digital,” ujarnya.

Dukung Indonesia Jadi Hub Ekonomi Digital Asia, Startup Harus IPO

Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital. Kredit: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay
Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital. Kredit: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan teknologi rintisan (tech startup) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atau Iniatial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

Melalui IPO, diharapkan perusahaan teknologi rintisan bisa tumbuh dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di Asia Tenggara, bahkan bersaing di kancah internasional.

"Perusahaan teknologi startup sudah memperlihatkan kinerja yang baik, berkontribusi dalam perekonomian dan terbukti membantu kesejahteraan masyarakat, bahkan tetap bisa tumbuh di masa pandemi. Misalnya, perusahaan start up layanan jasa antar penumpang atau barang dan lain-lainnya," ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, perusahaan teknologi rintisan dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya dengan penyertaan modal dari dana masyarakat di pasar modal. Pihaknya berharap, pemerintah dapat ikut mendukung langkah tersebut.

Merujuk pengalaman di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Hong Kong ataupun Singapura menunjukkan bahwa IPO dari sebuah Unicorn atau Decacorn merupakan peristiwa penting bagi pasar modal dan perekonomian negara dimana IPO itu dilakukan.

Dua perusahaan dengan IPO terbesar sepanjang sejarah merupakan perusahaan tech startup, yaitu Alibaba dan Facebook. Melalui IPO, perusahaan teknologi rintisan nasional juga diharapkan bisa unjuk gigi bersaing di kancah internasional.

Di sisi lain, saat ini perusahaan rintisan menemui beberapa tantangan dalam perjalanan menuju IPO karena masih dinilai memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional.

"Memang ada beberapa peraturan pasar modal yang menjadi perhatian kami untuk pengembangan perusahaan rintisan ini, antara lain mengenai pengaturan kelas saham ganda, pemegang saham pengendali, penambahan modal tanpa HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), hingga pencatatan saham ganda di dua Bursa Efek (dual listing) dan E-Bookbuilding (Penawaran Awal secara Elektronik)", ungkap Rosan.

Terkait hal tersebut, Kadin telah mengirimkan surat secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihaknya berharap dapat segera berkoordinasi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan.

Dia menjelaskan, pengaturan yang diusulkan Kadin lebih fokus terhadap kepastian bahwa perusahaan akan selalu dikendalikan oleh para pendiri (domestic-led) bahkan apabila mayoritas investor adalah pihak asing setelah perusahaan melakukan IPO, baik ketika melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bahkan ketika diperbolehkan melantai di bursa negara lainnya.

"Peraturan untuk perusahaan publik saat ini yang dikeluarkan oleh OJK belum mengakomodir kebutuhan perusahaan publik untuk memiliki kelas saham yang berbeda dengan jumlah hak suara yang berbeda," kata Rosan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: