Pemerintah Pakai PNBP dan APBN 2021 untuk Bangun Infrastruktur TIK di Wilayah 3T

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Indonesia bakal memanfaatkan anggaran PNBP (Pendapatan Nasional Bukan Pajak) Kemkominfo dan APBN 2021.

Diungkapkan oleh Menkominfo Johnny G. Plate, di Indonesia saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan baik di wilayah 3T maupun non-3T yang belum terkover internet 4G.

Hal ini karena pembangunan infrastruktur TIK selama ini hanya dibiayai dari dana USO (universal service obligation). Dana USO ini dipungut sebesar 1,25 persen dari total pendapatan masing-masing operator seluler.

Diakui Johnny, jumlah tersebut dirasa masih belum cukup untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh negeri.

"12.548 desa itu harus dihadirkan sinyalnya. Itu semua tidak bisa dilakukan sekarang karena tidak cukup dananya, perlu bauran pembiayaan," kata Jonny, dalam acara live streaming Bincang Editor: Mampukah Internet RI Bantu Percepat Penanganan Covid-19 yang digelar Liputan6.com, Rabu (4/11/2020).

Johnny pun berterima kasih kepada presiden Joko Widodo karena telah menyetujui skema bauran pembiayaan infrastruktur telekomunikasi dengan APBN 2021.

Anggaran Rp 16,9 T untuk Kemkominfo

BTS USO Telkomsel di Kabupaten Pulau Morotai (Foto: Telkomsel)
BTS USO Telkomsel di Kabupaten Pulau Morotai (Foto: Telkomsel)

"Mulanya BLU BAKTI hanya boleh membangun dari USO, sekarang boleh dari PNBP Kominfo dan APBN 2021 yang telah disetujui DPR," tutur Johnny.

Terkait dengan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur TIK, dikutip dari laman DPR RI, Komisi I DPR telah menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN 2021 Kemkominfo sebesar Rp 16,9 triliun.

Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur TIK, khususnya di wilayah 3T, selama masa pandemi dan setelahnya.

Rinciannya adalah untuk program penyediaan infrastruktur TIK sebesar Rp 11,1 triliun, pemanfaatan TIK sebesar Rp 3,6 triliun, pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp 530,9 miliar, program komunikasi publik sebesar Rp 260,6 triliun, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 1,3 triliun.

Rencana Pembangunan Internet 2020-2022

Salah satu BTS BAKTI yang dibangun dari dana universal service obligation (USO) di Desa Waringin, Kab Pulau Morotai (Liputan6.com/ Agustin Setyo W).
Salah satu BTS BAKTI yang dibangun dari dana universal service obligation (USO) di Desa Waringin, Kab Pulau Morotai (Liputan6.com/ Agustin Setyo W).

Menyoal target penyediaan internet 4G di seluruh Indonesia pada 2020, Johnny mengungkapkan, dari 12.548 desa yang belum terkoneksi internet, khusus daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan 4G di 9.113 daerah.

Pada tahun 2020 ini, menurut Johnny, target Kemkominfo adalah membangun fasilitas internet di 1.934 desa di wilayah 3T. Dilanjutkan pada 2021 dengan pembangunan di 4.200 desa 3T dan pada 2022 targetnya membangun di 3.704 desa 3T.

Sementara untuk 3.345 desa non-3T yang belum terselimuti 4G, pembangunannya akan diserahkan ke operator seluler.

"(Pembangunan) 3.345 desa di wilayah non-3T ini jadi tugasnya operator seluler untuk untuk secara simultan melakukan pembangunan berbarengan dengan pembangunan akses internet di wilayah 3T, sehingga pada 2022 Indonesia bisa terhubung 4G," kata Johnny.

Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur internet 4G ini melibatkan dana luar biasa. Walau tak menyebut berapa banyak jumlah pastinya, menurut dia proyek ini memakan "billions of dollar".

(Tin/Why)