Pemerintah Patok Defisit Anggaran 2023 Rp 598,2 T, Aman?

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah mematok defisit anggaran maksimal kembali ke 3 persen pada 2023, tepatnya sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Ini dilakukan dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara.

"Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden Jokowi menyampaikan defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.

"Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja," ujar Presiden Jokowi.

Asal Dana Tutup Defisit

tutup defisit
tutup defisit.jpg

Pemerintah, lanjutnya, tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.

Pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka pada 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen," ujar Presiden Jokowi. [bim]