Pemerintah perkuat implementasi UU Ciptaker pangkas kendala izin usaha

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memangkas kendala izin berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. Terobosan ini dilakukan melalui UU Ciptaker,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

UMKM telah terbukti menjadi instrumen yang esensial dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai guncangan krisis. Sektor UMKM juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu fondasi dasar perekonomian bangsa yang kokoh dan mampu bertahan pada saat pandemi COVID-19.

Salah satu upaya untuk memberikan dukungan kepada UMKM dilakukan dengan mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberlakuan UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah akses perizinan, rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan, hingga akses pasar bagi pelaku UMKM.

“Upaya ini terus dilakukan Pemerintah supaya perekonomian kita menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar global, dan UMKM bisa menjadi bagian dari Global Value Chain seperti UMKM di Jepang dan Jerman,” ujar Iskandar

Selain kemudahan izin usaha, lanjutnya, Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas lain seperti dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh UMKM. Pada tahun 2022, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir tahun 2022, sehingga dapat membantu UMKM dalam memperkuat modal usaha tanpa dibebani dengan bunga yang tinggi.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dengan diimplementasikan secara bersinergi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.


Baca juga: KSP sebut aturan turunan UU Cipta Kerja percepat pertumbuhan UMKM
Baca juga: Teten Masduki: UU Cipta Kerja mudahkan UMKM miliki NIB
Baca juga: Kemenko pastikan penerapan UU Cipta Kerja permudah izin usaha