Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Harga BBM Pertamax, Indef: Jangan Langsung Tinggi

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Maruf tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. Alasannya, harga yang dijual Pertamina saat ini memiliki selisih yang tinggi dibanding harga keekonomian.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga BBM Pertamax harus dilakukan pemerintah secara bertahap. Besaran kenaikan harganya pun harus dibatasi.

"Harga Pertamax ini kan ikut harg market, kalau mau dinaikkan ini harus bertahap. Tidak boleh langsung dan tinggi," kata Tauhid saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (14/8).

Memang kata Tauhid, kenaikan harga Pertamax sudah harus dilakukan. Mengingat selama ini masyarakat kelas menengah atas sudah lama menikmati subsidi BBM.

Hal ini tercermin dari harga Pertamax yang masih dijual sekitar Rp12.000. Padahal nilai keekonomiannya sudah mencapai Rp17.000. Artinya selisih Rp5.000 tersebut selama ini sudah ditanggung pemerintah dalam bentuk kompensasi.

"Kelas menengah ini siap karena mereka selama ini kan sudah menikmati subsidi. Buat mereka ini fair karena mereka punya kendaraan roda empat," kata dia.

Memberatkan Masyarakat

Hanya saja, kenaikan harga BBM ini akan memberatkan masyarakat kelas bawah. Makanya, Tauhid menyarankan agar pemerintah menyesuaikan harga BBM secara bertahap.

Tak hanya BBM jenis Pertamax, strategi yang sama juga harus digunakan pemerintah jika ingin melakukan penyesuaian harga komoditas energi yang lain. Semisal Pertamax Turbo, Pertamax Dex hingga Pertalite atau Solar bersubsidi.

"Kenaikannya ini tidak boleh bareng antara Solar dan Pertalite, atau komoditi non subsidi lainnya," kata Tauhid.

Alasannya, kenaikan harga BBM yang bersamaan bisa menimbulkan berbagai dampak di masyarakat. Salah satunya kenaikan inflasi di dalam negeri, setelah selama ini terus ditahan pemerintah.

"Tapi dilihat lagi daya beli masyarakatnya, sebab ini bisa menimbulkan kenaikan inflasi," pungkasnya.

Rencana Pemerintah

Pemerintah Jokowi-Maruf tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. Alasannya, harga yang dijual Pertamina saat ini memiliki selisih yang tinggi dibanding harga keekonomian.

"Harga keekonomian (Pertamax) sekarang sekitar Rp17.000 tapi sekarang kan masih Rp12.500," kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Perbedaan harga tersebut menjadi beban subsidi dan dibayarkan melalui kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Namun di sisi lain, dia memahami kebijakan pemerintah berbeda dengan negara lain yang tidak mengatur penjualan harga BBM-nya.

Kata Bahlil, jika dilakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, maka bisa mengurangi beban subsidi dan kompensasi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap juga memberikan subsidi pada jenis BBM lainnya demi memberikan keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Tapi ok-lah kita tahu enggak boleh kita samakan dengan negara lain. Mungkin subsidi kita tetap ada, tetapi angkanya harus kita perkecil, karena kita juga menjaga kebutuhan rakyat," tuturnya.

Selain melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, pemerintah juga mulai mempertimbangkan kenaikan harga Pertalite. Hanya saja, dia enggan membeberkan lebih rinci besaran penyesuaian harga BBM ron 88 ini. "(Untuk Pertalite) masih dihitung," kata dia. [idr]