Pemerintah Pertimbangkan Perusahaan Besar Bantu Vaksinasi COVID-19

Raden Jihad Akbar, Arrijal Rachman
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan agar perusahaan besar di Indonesia membantu proses vaksinasi COVID-19.

Hal itu dia sampaikan sebagai bentuk respons dari usulan Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, saat melakukan rapat kerja secara virtual, Selasa, 19 Januari 2021. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengusulkan hal serupa.

"Itu yang akan terus kita pertimbangkan. Bapak Presiden sudah minta kami. Kami bersama dengan menteri kesehatan, dengan menteri BUMN akan terus melihat," kata Sri.

Baca juga: Banyak Negara Tak Punya Duit Beli Vaksin, Sri Mulyani: Kita Beruntung

Dia memastikan, kebutuhan anggaran untuk vaksinasi COVID-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia pastilah sangat besar, karenanya pasti ada kebijakan penyesuaian.

"Pasti pemerintah akan sesuaikan kebijakan, karena tujuan kita bukan, oh kalau ada policy selesai kita mati-matian policy-nya seperti itu," ujar Sri.

Selain itu, Sri menilai perkembangan COVID-19 juga selalu dinamis, baik dari sisi penularan maupun variannya. Oleh sebab itu, anggaran untuk vaksinasi juga dipastikannya dinamis.

"Karena COVID ini dinamis kita juga harus tetap fleksibel. Kalau memang ada partisipasi masyarakat, perusahaan yang mungkin, itu sesuatu yang harus bisa kita akomodasi," ucapnya.

Meski demikian, Sri menekankan, yang menjadi keinginan utama Presiden Joko Widodo adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin. Tanpa dipungut biaya berapa pun.

"Untuk menghindari jangan sampai ada rakyat kita yang seharusnya divaksin, dia tidak divaksin hanya karena mereka harus berbayar. Karenanya tantangan itu harus kita atasi," kata Sri.

Jika nantinya memang ada perusahaan yang bersedia untuk membantu pemerintah dalam proses vaksinasi, dipastikannya izinnya akan satu pintu ke Kementerian Kesehatan saja.

"Kalau memang ada yang bisa berbayar, ada perusahaan yang ingin melakukan arrangement, yang penting Kemenkes akan bisa tetapkan," tutur dia.