Pemerintah Pilih Batasi Kuota Ekspor Batu Bara  

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, untuk menjaga menipisnya ketersediaan batu bara, pemerintah bisa menetapkan pengaturan kuota ekspor. "Walaupun tidak ada bea keluar, tata niaga ekspor tetap bisa dilakukan lewat pengaturan kuota ekspor," kata Deddy, Kamis, 7 Juni 2012.

Ia menjelaskan tata niaga ekspor selain ditujukan untuk memonitor pelaksanaan ekspor juga untuk mengatur berapa volume komoditas yang boleh diekspor dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini berkaitan dengan sikap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang menolak rencana pengenaan bea keluar untuk batu bara, khususnya terhadap eksportir pemegang kontrak karya. Selama ini perusahaan kontrak karya tidak mendapatkan bea keluar karena sudah memiliki beban fiskal berupa royalti dan pajak yang mencapai angka 45 persen dari nilai ekspor.

Untuk menetapkan berapa kuota ekspor masing-masing pemegang kontrak karya, perusahaan harus menunggu sekitar tiga sampai enam bulan untuk pemeriksaan beberapa kriteria oleh pemerintah.

Beberapa kriteria itu adalah pengusahaan luas lahan, kandungan deposit yang tersedia, jumlah mesinnya, kinerja di masa lalu, dan rencana pengembangan industri hilir suatu perusahaan.

Deddy memberikan contoh, jika program hilirisasi perusahaan tersebut baru dimulai 2014, berarti satu pabrik smelter harus bisa menentukan berapa kapasitas batu bara yang harus tersedia agar bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan.

Untuk saat ini, pengaturan tersebut belum ditetapkan secara resmi. "Kami masih harus koordinasikan,” ucapnya. Saat ini Deddy masih berusaha untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite untuk membicarakan hal tersebut.

ELLIZA HAMZAH

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...