Pemerintah Pilih Batasi Kuota Ekspor Batu Bara  

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Merdeka.com
    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    MERDEKA.COM. PT. Wijaya Karya (Wika) Tbk tengah bersiap mengerjakan proyek pembangunan hotel berbintang di kawasan Masjidil Haram, Arab Saudi.Wika menjadi sub kontraktor dari kontraktor besar Timur Tengah, Bin Ladin Group yang merupakan keluarga pendiri Al-Qaidah. …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, untuk menjaga menipisnya ketersediaan batu bara, pemerintah bisa menetapkan pengaturan kuota ekspor. "Walaupun tidak ada bea keluar, tata niaga ekspor tetap bisa dilakukan lewat pengaturan kuota ekspor," kata Deddy, Kamis, 7 Juni 2012.

Ia menjelaskan tata niaga ekspor selain ditujukan untuk memonitor pelaksanaan ekspor juga untuk mengatur berapa volume komoditas yang boleh diekspor dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini berkaitan dengan sikap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang menolak rencana pengenaan bea keluar untuk batu bara, khususnya terhadap eksportir pemegang kontrak karya. Selama ini perusahaan kontrak karya tidak mendapatkan bea keluar karena sudah memiliki beban fiskal berupa royalti dan pajak yang mencapai angka 45 persen dari nilai ekspor.

Untuk menetapkan berapa kuota ekspor masing-masing pemegang kontrak karya, perusahaan harus menunggu sekitar tiga sampai enam bulan untuk pemeriksaan beberapa kriteria oleh pemerintah.

Beberapa kriteria itu adalah pengusahaan luas lahan, kandungan deposit yang tersedia, jumlah mesinnya, kinerja di masa lalu, dan rencana pengembangan industri hilir suatu perusahaan.

Deddy memberikan contoh, jika program hilirisasi perusahaan tersebut baru dimulai 2014, berarti satu pabrik smelter harus bisa menentukan berapa kapasitas batu bara yang harus tersedia agar bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan.

Untuk saat ini, pengaturan tersebut belum ditetapkan secara resmi. "Kami masih harus koordinasikan,” ucapnya. Saat ini Deddy masih berusaha untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite untuk membicarakan hal tersebut.

ELLIZA HAMZAH

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat