Pemerintah Seharusnya Menguji Dulu Potongan 3 Persen Tapera

RumahCom – Kritik pemberlakuan PP Tapera kembali dikemukakan khususnya terkait besaran potongan gaji sebesar tiga persen. Saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah menguji terlebih dulu besaran potongan ini.

Masukan dan kritik terkait diberlakukannya peraturan pemerintah (PP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kembali mengemuka. Masih seputar pungutan sebesar tiga persen yang dikutip dari gaji setiap pekerja dengan rincian 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja (Perusahaan).

Menurut Muhammad Joni, Praktisi Hukum Properti dan Sekretaris Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute, ada beberapa hal yang bisa dikritisi dari besaran potongan sebesar tiga persen ini terlebih diberlakukan saat situasi sulit bagi pekerja maupun perusahaan akibat pandemi Covid-19.

“Memang ini prosesnya sudah cukup panjang sejak UU Tapera diberlakukan tahun 2011 lalu. Tapi di era pengusaha dan pekerja terimbas tekanan pandemi Covid-19 apakah ini momentum yang tepat? Belum lagi Tapera yang dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera ini akan mengakuisisi program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sudah bergulir sejak tahun 2010 lalu,” ujarnya.

Joni juga menyebut, dulu saat pembahasan potongan tiga persen ini sangat alot khususnya saat dibahas di DPR dan akhirnya menjadi pending issues karena belum ada kesepakatan. Sekarang tiba-tiba angka tiga persen ini langsung diberlakukan tanpa persetujuan DPR maupun suara publik. Hal ini akhirnya menjadi tanda tanya khususnya bagi kalangan pekerja, dunia usaha, maupun dunia properti.

Setiap orang pasti punya rumah idaman yang diinginkan. Lalu bagaimana cara cerdas agar bisa temukan rumah idaman? Nonton video berikut ini untuk tau caranya, yuk!

Karena itu pemerintah harus bisa mengklarifikasi dan memberikan jawaban kepada publik apakah besaran potongan tiga persen ini sudah pernah diuji. Apa yang menjadi pertimbangan, seperti apa ikhwal keadilannya, hingga tingkat kesanggupann pekerja maupun pengusaha yang menyebut Tapera berazaskan gotong royong. Ini semua harus bisa dijawab.

Potongan tiga persen bukan sekadar mengutip besaran tiga persen dari setiap pekerja di Indonesia. Terlebih saat pandemi Covid-19 yang membuat mesin ekonomi dalam tekanan besar termasuk semua pengusaha swasta BUMN, BUMD, maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Jadi menurut saya sangat logis kalau angka tiga persen ini ditimbang lagi karena selama ini juga belum pernah ada simulasinya seperti apa. Belum pernah diuji juga bagaimana kalau potongannya di bawah tiga persen karena saat ini tekanan ekonominya sangat berat. Sebaiknya ini ditunda dulu sambil kita melihat perkembangan situasi new normal yang juga ditetapkan oleh pemerintah,” beber Joni.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah