Pemerintah Selandia Baru akan perkenalkan "perbankan terbuka"

Pemerintah Selandia Baru mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, bahwa pihaknya akan memperkenalkan perbankan terbuka atau open banking, dengan sektor yang pertama kali berada di bawah aturan itu memberi konsumen kendali penuh atas data keuangan mereka.

"Perbankan terbuka memastikan bank harus membagikan informasi nasabah jika mereka memintanya, sehingga memudahkan warga Selandia Baru untuk membandingkan suku bunga hipotek (KPR), mengajukan pinjaman, dan mengganti bank," kata Menteri Perdagangan dan Urusan Konsumen David Clark dalam sebuah pernyataan.

"Perbankan terbuka" sudah ada di sejumlah pasar luar negeri, termasuk Australia dan Inggris. Ini adalah proses bank dan lembaga keuangan tradisional lainnya memberikan pelanggan dan pihak ketiga akses digital yang mudah ke data keuangan mereka.

Pada Juli 2021 pemerintah setuju untuk membentuk kerangka hak data konsumen (CDR), dan bank akan menjadi sektor pertama yang menerapkan mekanisme tersebut, kata Clark.

Pendukung "perbankan terbuka" mengatakan itu memungkinkan konsumen untuk berbagi data perbankan mereka dengan penyedia lain untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih murah daripada yang sudah mereka miliki.

Baca juga: Inflasi kuartal III Selandia Baru lampaui ekspektasi, capai 7,2 persen

Clark mengatakan jika pelanggan mencari jasa yang paling sesuai dengan harga terendah, bank juga harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan pelanggan mereka, yang mengarah pada penghematan bagi konsumen.

"Pada saat biaya hidup tinggi di seluruh dunia, konsumen harus memiliki kekuatan untuk mencari paling sesuai dengan harga terendah guna mendapatkan penawaran yang lebih baik," katanya.

Bank-bank Australia yang mendominasi sektor perbankan Selandia Baru, meningkatkan ketergantungan mereka pada data untuk menyetujui pinjaman dan pembagian data yang lebih baik mendukung hal ini. Kemampuan untuk mengotomatisasi sebagian besar pemrosesan pinjaman dipandang oleh bank sebagai cara untuk memotong biaya, yang merupakan hambatan karena kenaikan suku bunga dan upah staf.

Pemerintah mengatakan mereka mengharapkan pekerjaan untuk menerapkan "perbankan terbuka" memakan waktu hingga dua tahun.

Baca juga: Menkeu Selandia Baru: ada saatnya ekonomi butuh lebih banyak stimulus