Pemerintah Seleksi 438.000 Tenaga Honorer untuk Gantikan PNS yang Pensiun

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan seleksi 438.000 tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini mereka sedang dalam proses seleksi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jumlah tenaga honorer yang sedang diseleksi ini 438.000, ini sedang diseleksi BKN," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.

Seleksi ini dilakukan dalam rangka menggantikan para PNS yang memasuki masa pensiun. "Harapan ini bisa menggantikan PNS daerah yang masuk masa pensiun," sambungnya.

Meski pemerintah membutuhkan pengganti ASN baru, namun pemerintah tak mau asal pilih. Dalam proses seleksi ini, Made mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan kriteria pemenuhan dari permintaan formasi yang diminta setiap daerah.

Daerah yang mengusulkan formasi baru harus menunjukkan beban kerja dan target kerja yang harus dicapai.

"Kriteria pemenuhan dari permintaan formasi yang dilakukan masing-masing daerah ini beban kerja dan target kerja yang harus dicapai masing-masing daerah," katanya.

Syarat ini menjadi penting karena selama ini Pemda kerap mengusulkan penambahan formasi pegawai. Namun sayangnya syarat yang diminta Kementerian PAN-RB tidak terpenuhi.

"Dengan analisis yang dilakukan di Kemen-PAN ini kelihatannya tidak bisa dipenuhi," kata dia.

PNS Masuki Masa Pensiun

Sementara itu, pertumbuhan PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun sekitar 5 persen dari total PNS sekitar 1 juta. Sehingga setiap tahunnya diperkirakan dalam setahun akan ada sekitar 50.000 PNS.

Padahal di beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan moratorium pembukaan lowongan kerja sebagai abdi negara.

"Jadi sekarang di hampir semua unit sudah terjadi minus growth, bukan lagi zero growth. Yang akan pensiun lebih besar dari yang akan diangkat," kata Made.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah mengalami penurunan sebesar 1,8 persen (yoy). Per September 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membayar gaji PNS sebesar Rp 261,2 triliun.

"Belanja pegawai mengalami penurunan karena PNS daerah berkurang 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10). [idr]