Pemerintah Siapkan Dana Rp30 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Baru di Tahun Depan

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut, pagu indikatif dan kebijakan umum belanja kementerian/lembaga tahun 2023 sebesar Rp977,1 triliun. Terdiri dari rupiah murni Rp814,1 triliun dan non rupiah murni Rp163 triliun.

"Totalnya buat belanja KL sebesar Rp977,1 triliun," kata Suahasil dalam dalam Musrenbang Tahun 2022, Jakarta, Kamis (28/4).

Dari anggaran tersebut, Suahasil menyebut telah menganggarkan untuk dana pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Besaran untuk pembangunan ibu kota baru sekitar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan KIPP tahap 1.

"Penganggaran hal-hal khusus ini harus dipertajam dan ini memperhatikan untuk kebutuhan pembangunan IKN. Kita pertama buat IKN dan pemilu dan pembangunan infrastruktur dari anggaran tahun 2023 dan 2024," kata dia.

Anggaran pembangunan IKN akan mengalir melalui sejumlah kementerian/lembaga. Di Kementerian PUPR berupa infrastruktur dasar, konektivitas, dan gedung pemerintahan yakni istana negara dan kantor. Lewat Kementerian Perhubungan berupa simpul konektivitas untuk bandara, bus dan pelabuhan.

Di Kementerian Pertahanan dan Polri untuk sarana dan prasarana hankam. Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan.

Tak ketinggalan lewat Otoritas IKN untuk operasional, koordinasi persiapan dan pembangunan IKN. Sementara lewat BUMN untuk pengadaan energi, listrik dan TIK.

Nilai Strategis Pembangunan IKN

Menurutnya, pembangunan IKN memiliki sejumlah nilai strategis, semisal meningkatkan pemerataan pembangunan dengan share PDB 58 persen berada di Pulau Jawa. Mengubah pola pikir jawa sentris ke Indonesia sentris.

Penciptaan sumber pertumbuhan baru yang akan menggerakkan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya. Lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan dengan smart city dan foret city. Termasuk transformasi digital pemerintah dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis digital.

"Kita buat kota yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan disertai transformasi digital khususnya di pemerintahan," kata Suahasil.

Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara juga tidak akan sepenuhnya menggunakan APBN. Melainkan dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif seperti skema KPPBU, pengurusan SBN, pemberdayaan LPI atau INA dan crowding funding dan filantropi.

"Kita dorong pembiayaan investasi dengan metode pembiayaan inovatif dan sustainable. Kita tingkat peran swasta. Perizinan dan hilirisasi diperkuat," kata dia. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel