Pemerintah Siapkan Subsidi Pupuk Rp25 T untuk 16 Juta Petani 9 Komoditas Pangan

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah akan menggelontorkan dana sebanyak Rp 25 triliun untuk subsidi pupuk. Dana ini nantinya akan ditargetkan untuk sekitar 16 juta petani dengan 9 komoditas utama.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, besaran alokasi subsidi pupuk ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.

"Saat ini anggaran kita untuk alokasi pupuk bersubsidi di pemerintah Rp 25 triliun untuk paling tidak bisa menjangkau 16 juta petani di negara kita," katanya dalam konferensi pers, Jumat (15/7).

Dia mengatakan, dalam menyalurkan subsidi pupuk ini paling tidak berdasar pada prinsip 6T. Yakni, tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi dan tepat harga bagi petani.

"Oleh karena itu salah satu yang saat ini dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, baik dalam digitalisasi distribusi maupun penebusan pupuk subsidi. Dan juga dalam kerangka penyiapan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran," terangnya.

Dia menuturkan, Permentan 10/2022 membahas terkait tata cara penebusan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di sektor pertanian. Dia memandang ini jadi langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan subsidi ke petani.

"Pemerintah berkomitmen untuk mendukung dan terus memperbaiki tata kelola program pupuk subsidi dalam pembangunan ekonomi di sektor pertanian agar bisa terus inovatif dan adaptif dalam kemajuan teknologi," katanya.

Jumlah Komoditas Sasaran Subsidi Pupuk Dipangkas

sasaran subsidi pupuk dipangkas rev2
sasaran subsidi pupuk dipangkas rev2.jpg

Musdhalifah mengungkap, dari sebelumnya ada 70 komoditas yang jadi sasaran subsidi pupuk, kini dipangkas hingga menyisakan sekitar 9 komoditas utama. "Di antaranya, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao," katanya.

Kemudian, dari sisi jenis pupuk, juga dibatasi yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Melalui aturan ini, kata dia, pemerintah berupaya untuk memberikan simplifikasi dan lebih fokus pada bahan pangan utama.

"Ini diharapkan akan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan," ujarnya.

Musdhalifah menyampaikan, alokasi anggaran ini bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan krisis pangan. Menyusul, pembatasan ekspor pangan oleh sejumlah negara imbas perang Rusia dan Ukraina.

"Selain itu, ketahanan pangan sebagai pilar utama peningkatan ekonomi nasional," tambah Musdhalifah.

Maka dari itu, Pemerintah akan lebih memperketat penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi tahun ini agar lebih tepat sasaran. Antara lain dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan.

"Selain itu, digitalisasi juga (untuk) penyiapan data penerima subsidi pupuk agar tepat sasaran," tutupnya.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) Gusrizal menambahkan, rencana produksi pupuk subsidi tahun ini untuk urea sekitar 8,9 juta ton. Sementara untuk NPK mencapai 3,4 juta ton.

"Kami akan memastikan pabrik urea untuk menyesuaikan alokasi pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi," tandasnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6 [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel