Pemerintah Sudah Bayar Rp 11,1 Triliun Klaim Pasien Covid-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sudah membayarkan klaim pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) sebesar Rp 1,1 triliun hingga 9 Juli 2021.

Namun seiring dengan lonjakan kasus harian Covid-19, maka pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 11,97 triliun untuk pembayaran klaim pasien Covid-19 di tahun ini.

“Kami melihat potensi kenaikan klaim yang tidak terefleksikan di penganggaran awal. Namun, kami tetap hati-hati dalam mengelolanya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kepada Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta Senin (12/7/2021).

Lonjakan kasus covid-19 juga berimplikasi pada penambahan fasilitas kesehatan yang harus ditambah seperti ruang isolasi dan rumah sakit darurat yang nanti akan memunculkan bentuk tagihan kepada pemerintah.

Seperti contohnya asrama haji, tempat isolasi di Cilincing dan daerah lain, dan bahkan penggunaan hotel.

Kemudian, pada tahun 2020, pemerintah sudah merealisasikan Rp 14,5 triliun untuk klaim 200.500 pasien Covid-19. Tunggakan pembayaran klaim tersebut juga sudah dibayar dan per 9 Juli 2021 tercatat Rp 7,1 triliun.

"Tunggakan yang lain akan terus diproses karena masih ada selisih (dispute)," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Baru Cair Rp 900 Miliar dari Alokasi Rp 8,1 T

Petugas mengecek kantong berisi plasma darah dari pasien sembuh COVID-19, di Unit Donor Darah (UDD) PMI DKI Jakarta, Rabu (23/6/2021). PMI DKI mengajak para penyintas yang sembuh mendonorkan plasma darah konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 yang dalam perawatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Petugas mengecek kantong berisi plasma darah dari pasien sembuh COVID-19, di Unit Donor Darah (UDD) PMI DKI Jakarta, Rabu (23/6/2021). PMI DKI mengajak para penyintas yang sembuh mendonorkan plasma darah konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 yang dalam perawatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah baru mencapai Rp 900 miliar di semester I 2021.

Jumlah ini masih 11,1 persen dari alokasi insentif nakes daerah sebesar Rp 8,1 triliun.

"Ini kami terus bersama Kemenkes mencoba membantu mengakselerasi (penyaluran insentif nakes daerah)," ujar Menkeu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Adapun, anggaran insentif nakes ini berasal dari APBD yang disisihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen, dengan total Rp 35,1 triliun.

Selain insentif nakes, anggaran ini juga digunakan untuk penanganan Covid-19 secara umum dengan alokasi Rp 10,7 triliun. Kendati, realisasinya baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 15,5 persen.

Lalu, untuk dukungan operasional vaksinasi, terdapat alokasi anggaran Rp 6,5 triliun, dengan realisasi baru Rp 400 miliar saja, atau 5,8 persennya. Kemudian, alokasi belanja kesehatan lain sebesar Rp 8,7 triliun juga baru diserap Rp 1,2 triliun atau sekitar 13,4 persen.

"PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (realisasinya). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM darurat di tingkat kelurahan," ujar Menkeu.

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel