Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Indonesia 90 Persen di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa survei menunjukkan bahwa kondisi keuangan inklusif (KI) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2016. Bahkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen, melebihi target sebesar 75 persen.

"Jadi di tahun 2019 itu sudah 76,19 persen, kita menyasar 2024 itu 90 persen," ujar Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (PMLK) Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasety, Kamis (6/4/2020).

Sebaliknya, Gede menambahkan bahwa inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 persen pada 2016, menjadi 9,1 persen pada 2019.

Untuk mencapai target 90 persen di 2024, Gede membeberkan empat program kerja utama KI. Pertama, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Kedua, peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal. Ketiga, optimalisasi agen bank dan titik layanan nonbank. Keempat, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai.

"Jadi ini merupakan banyak strategi yang nantinya kita harapkan semuanya dapat mengakses lembaga keuangan formal dengan baik melalui berbagai kegiatan maupun program kerja yang dilakukan pemerintah bersama dengan stakeholder termasuk di dalamnya adalah badan usaha swasta," kata Gede.

"Mudah-mudahan target inklusi keuangan kita di 2024 untuk mencapai 90 persen bisa kita capai," sambung dia.

 

Peran Koperasi

Ilustrasi sistem pembayaran, e-commerce. Kredit: salcapolupa via Pixabay

Gede juga mengungkapkan bahwa penduduk dewasa di Indonesia mengakses layanan keuangan dengan cara yang beragam.

Selain bank, kontributor utama akses keuangan lainnya yakni, pemberi pinjaman multifinance, koperasi dan lembaga keuangan mikro, pegadaian dan penyedia uang elektronik berbasis seluler.