Pemerintah Tarik Utang Rp 273 Triliun per Februari 2021

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp273 triliun per akhir Februari 2021. Angka ini meningkat 135,4 persen jika dibandingkan realisasi Februari tahun lalu yang sebesar Rp116 triliun.

Dia mengatakan, besarnya realisasi anggaran pembiayaan sejalan dengan melebarnya defisit APBN yang ditetapkan 5,7 persen atau setara Rp1.006,4 triliun pada tahun 2021.

"Defisit APBN kita dan realisasi pembiayaan kita Rp273 triliun, di mana penerbitan SBN secara neto Rp271,4 triliun. Itu melonjak tinggi karena kenaikan defisit," kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, Edisi Maret 2021, Selasa (23/3).

Sri Mulyani mengatakan untuk pinjaman neto terjadi penurunan yang cukup dalam yaitu 22,4 persen atau setara Rp1,6 triliun.

Selanjutnya untuk pembiayaan investasi masih nihil, begitu juga dengan pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya yang sampai akhir Februari 2021 masih nihil.

"Sehingga untuk Rp273 triliun mayoritas berasal dari penerbitan SBN neto kita, pembiayaan utang ini 91,5 persen dari target untuk issues kuartal I. Jadi semua on track meskipun tadi kita lihat dari sisi volatilitas market mungkin kita harus jaga," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.065 Triliun

Petugas menata tumpukan uang di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Petugas menata tumpukan uang di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bank Indonesia melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar USD 420,7 miliar atau setara dengan Rp 6.065 trilin (kurs 14.419 per Dolar AS). Adapun, utang ini terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 207,1 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta.

Dikutip dari Laporan Bank Indonesia, Senin (15/3/2021), ULN Pemerintah bulan Januari 2021 tumbuh lebih rendah. Posisi ULN Pemerintah bulan Januari 2021 mencapai USD 210,8 miliar, atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.

Sementara itu, posisi surat utang Pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

ULN Pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13 persen).

ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.

Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3 persen (yoy). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, Utang Luar Negeri terbesar dengan pangsa mencapai 77 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Tetap Sehat

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.

Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: