Pemerintah Telah Gelontorkan Rp700 Triliun Bangun Infrastruktur di RI

Merdeka.com - Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas mengatakan, Indonesia adalah negara yang menonjol dalam pembangunan infrastrukturnya. Bahkan, pemerintah telah menghabiskan dana lebih dari Rp 700 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menghabiskan lebih dari Rp700 triliun untuk membangun infrastruktur di seluruh negeri. Anda lihat, bandara baru, jalan baru dan jembatan baru yang dibangun di seluruh negeri," kata Titik dalam The 1st International Student Leaders Meeting 2022 dengan tema Collective Actions for Transforming Sustainable Universities in the Post-Pandemic Time, Selasa (22/11).

Pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebab, SDGs memiliki peran penting terhadap pembangunan terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic.

Menurut dia, ke depan tantangan di bidang SDGs akan terus meningkat dari waktu ke waktu, sebagai dampak pandemi dan perang di Ukraina yang memberikan tantangan kepada semua orang, tidak hanya kepada Pemerintahan, tetapi juga publik secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memperkuat SDGs.

"Karena SDG akan menjadi salah satu yang akan terpengaruh secara signifikan oleh penurunan ekonomi. Pandemi bisa mengubah arah kebijakan di seluruh dunia, namun seakan belum cukup, bencana lain yang sudah disebutkan sebelumnya, perang pun meletus, dan ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi yang sedang berkonflik tetapi juga seluruh dunia," imbuhnya.

Dia menjelaskan, dampak dari pandemi dan perang Rusia-Ukraina membuat semua kegiatan ekspor-impor dan kegiatan ekonomi lainnya terhenti menyebabkan seluruh dunia menghadapi perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi dan resesi di beberapa negara menyebabkan peningkatan pengangguran, karena banyak perusahaan menurunkan anggaran mereka, dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karyawan mereka.

"Bahkan sebelum pandemi dan perang beberapa negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dan masalah sosial. Itulah mengapa SDG menjadi sangat penting, dan pandemi serta Perang telah menyebabkan masalah yang ada lebih sulit untuk ditangani," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]