Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

  • Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Merdeka.com
    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    MERDEKA.COM. 1.200 karyawan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendatangi kantor pusat BBTN di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan guna menentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana memuluskan akuisi BBTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). …

  • Ribuan Karyawan BTN Unjuk Rasa Tolak Akuisisi

    Antara

    Jakarta (Antara) - Sekitar 1.000 orang karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana Pemerintah yang akan mengalihkan saham perusahaan itu kepada PT Bank Mandiri Tbk. Aksi yang dinamakan "Apel Kesetiaan Pekerja Bank BTN" tersebut digelar di Gedung Pusat Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu. Pengunjuk rasa mengenakan seragam berwarna hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan "Tolak Akuisisi BTN". Panggung orasi …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

Kebijakan cukai ini dibuat untuk mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai.

Karena itu perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keterkaitan antarpabrik hasil tembakau serta menetapkan penggolongan dan tarif cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya.

Landasan hukum PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...