Pemerintah Terbitkan PP Tentang PNBP pada Kemenkeu

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Survei Ipsos: 'Standar Hidup di Jakarta Lebih Mahal dari New York dan …

    Survei Ipsos: 'Standar Hidup di Jakarta Lebih Mahal dari New York dan …

    TRIBUNnews.com
    Survei Ipsos: 'Standar Hidup di Jakarta Lebih Mahal dari New York dan …

    TRIBUNNEWS.COM - Hasil survey standar hidup baru yang dilakukan oleh Ipsos Business Consulting Indonesia cukup mengejutkan …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mulai berlaku awal Februari 2013.

Salinan PP yang diperoleh di Jakarta, Selasa, menyebutkan pertimbangan penerbitan PP itu antara lain karena adanya perubahan struktur organisasi pada Kemenkeu.

Selain itu untuk mengubah jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkeu. PP tersebut mengganti PP Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Keuangan.

Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkeu berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 1 tahun 2013.

Selain yang ditetapkan dalam lampiran, juga terdapat PNBP di Direktorat Jenderal Pajak berupa Penerimaan dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku.

Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Penerimaan dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang dan Pengumuman Pembatalan Lelang yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat.

Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara yang besarannya ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan Negara.

Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa Penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak.

Di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa penerimaan dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang besarannya ditetapkan dalam Surat Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan.


Selanjutnya dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan dari pengelolaan kas negara adalah penerimaan negara yang berasal antara lain penyimpanan di Bank Indonesia (BI), penempatan di BI, penempatan di bank umum, pembelian/penjualan surat berharga negara di pasar sekunder, Repo ("repurchase agreement)/reverse" repo, pelaksanaan treasury national pooling, pengelolaan valuta asing, dan pengelolaan kas pemerintah di bank umum.

Pengelolaan kas pemerintah di bank umum merupakan unsur PNBP dari aktivitas pengelolaan rekening Pemerintah pada bank umum selain rekening penempatan seperti rekening dana cadangan subsidi/PSO, rekening pembangunan hutan, rekening retur dan sebagainya.

PP tersebut diundangkan pada 2 Januari 2013 dan mulai berlaku sejak 30 hari sejak tanggal diundangkan.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...