Pemerintah terus tingkatkan akurasi sistem pelaporan kasus PMK

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) terus berupaya meningkatkan akurasi sistem pelaporan kasus PMK guna memberikan gambaran penanganan kasus secara akurat.

"Kami terus berupaya meningkatkan akurasi sistem pelaporan, hal ini menjadi penting agar informasi yang disampaikan ke publik betul-betul mendeskripsikan penanganan kasus PMK di lapangan," kata Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito.

Dalam konferensi pers mengenai perkembangan penanganan PMK, yang diakses secara daring dari Jakarta, Kamis, Wiku mengatakan petugas pengumpul data di daerah diharapkan terus melakukan sinkronisasi data manual dan digital termasuk dengan data yang dikumpulkan oleh petugas unsur TNI dan Polri.

Pihaknya juga mengimbau seluruh satgas yang ada di lapangan untuk selalu melakukan pengamatan secara teliti guna menemukan ternak-ternak dengan gejala klinis mirip PMK dan melaporkan setiap terjadi penambahan kasus baru PMK.

Baca juga: 746.243 ekor sapi telah mendapat vaksin PMK

Baca juga: Satgas: Per Rabu 707.580 sapi telah divaksin PMK

Sementara itu, Wiku juga menginformasikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi testing guna mendukung upaya penanganan wabah yang menyerang hewan ternak tersebut.

"Strategi testing sebagai upaya diagnostik PMK, memastikan lalu lintas ternak dan produk asal hewan aman PMK, serta surveilans PMK agar segera berjalan," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah telah menargetkan kuota pemeriksaan atau testing sebanyak kurang lebih 345.000 sampel guna memastikan pengendalian wabah yang maksimal, serta memberikan perlindungan terbaik bagi hewan ternak rentan PMK.

"Kegiatan testing akan dilakukan di 12 laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian," katanya.

Selanjutnya, terdapat 27 laboratorium di bawah koordinasi Badan Karantina Pertanian RI masih dalam proses pengkajian untuk dinilai kesesuaian sarana dan prasarananya untuk memeriksa sampel PMK.

"Beberapa laboratorium di bawah kementerian lain juga disiapkan untuk dapat membantu pemeriksaan jika diperlukan dalam rangka percepatan testing," katanya.

Pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mengirimkan spesimen dari hewan-hewan yang diduga tertular PMK dari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi lokasi penularan PMK.

"Lokasi dimaksud seperti rumah potong hewan atau spesimen yang diperoleh dari jalur lalu lintas ternak ke laboratorium rujukan. Pengiriman spesimen perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keadaan hewan ternak," katanya.*

Baca juga: Satgas: 600.572 ekor sapi sudah menerima vaksin PMK

Baca juga: Satgas PMK pastikan percepatan penanganan di wilayah zona merah