Pemerintahan Joe Biden Akan Lakukan Kontak Pertama dengan Palestina

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memulihkan bantuan untuk Palestina yang dipotong oleh pendahulunya, Donald Trump. Joe Biden juga akan membuka kembali misi diplomatik.

Penjabat utusan AS untuk PBB, Richard Mills, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Biden mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Untuk membantu prosesnya AS menekankan bahwa pihaknya akan "melakukan pemulihkan serta keterlibatan yang kredibel."

Palestina memutuskan kontak dengan pemerintahan Trump dan menolak rencana perdamaiannya karena bias terhadap Israel, demikian dikutip dari laman BBC, Rabu (3/2/2021).

Rencana tersebut, yang diluncurkan setahun lalu, dianggap mengakui kedaulatan Israel atas permukiman Yahudi di Tepi Barat, Lembah Jordan dan Yerusalem yang menjadi "ibu kota tak terbagi" oleh Israel.

Ia juga mengusulkan pembentukan negara Palestina di sekitar 70 persen Tepi Barat, seluruh Gaza, dan dengan ibukotanya di pinggiran Yerusalem Timur.

Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967.

Respons Komunitas Internasional

Ribuan Yahudi ultra-Ortodoks berpartisipasi dalam pemakaman rabi terkemuka Meshulam Soloveitchik, di Yerusalem, Minggu (31/1/2021). Ribuan umat Yahudi ultra-ortodoks di Israel turun ke jalan dan melanggar protokol kesehatan saat mereka menghadiri prosesi pemakaman seorang rabi terkemuka di Yerusalem
Ribuan Yahudi ultra-Ortodoks berpartisipasi dalam pemakaman rabi terkemuka Meshulam Soloveitchik, di Yerusalem, Minggu (31/1/2021). Ribuan umat Yahudi ultra-ortodoks di Israel turun ke jalan dan melanggar protokol kesehatan saat mereka menghadiri prosesi pemakaman seorang rabi terkemuka di Yerusalem

Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Pada debat Dewan Keamanan, Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mendesak pemerintah Israel dan Otoritas Palestina untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit.

Seperti pencaplokan wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk kekerasan, dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme.

Ini juga dimaksudkan untuk memperbarui hubungan AS dengan para pemimpin Palestina dan rakyat Palestina, yang telah berhenti berkembang selama empat tahun terakhir.

Serta memulihkan program bantuan kemanusiaan AS, dan mengambil langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang sempat ditutup.

"Kami tidak melihat langkah-langkah ini sebagai bantuan untuk kepemimpinan Palestina," kata Mills.

"Bantuan AS bermanfaat bagi jutaan warga Palestina biasa dan membantu melestarikan lingkungan stabil yang menguntungkan Palestina dan Israel."

"Pada saat yang sama, saya harus menjelaskan, AS akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel," tambahnya.

Mills juga mengatakan bahwa sementara pemerintahan Biden menyambut baik kesepakatan membangun hubungan diplomatik antara Israel dan empat negara Arab yang ditengahi oleh Trump.

Ia mengakui bahwa "normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina".

Sebelum Mills mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Palestin Riad al-Maliki menyatakan; "Kami menantikan pembalikan tindakan melanggar hukum dan bermusuhan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dan siap bekerja sama untuk perdamaian."

Upaya Perdamaian

Ilustrasi Bendera Israel dan Yerusalem (AFP)
Ilustrasi Bendera Israel dan Yerusalem (AFP)

Perwakilan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan "satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian nyata adalah melalui negosiasi bilateral langsung", dan bahwa Dewan Keamanan harus meminta Palestina untuk memulai pembicaraan berdasarkan rencana Trump," yang merupakan hal yang baik.

Para pemimpin Palestina memutuskan kontak dengan pemerintahan Trump pada 2017, setelah dia memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota itu dari Tel Aviv.

Pada 2018, Trump mengakhiri pendanaan ratusan juta dolar bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kala itu bantuan diberikan kepada 5,5 juta orang di seluruh Timur Tengah, Trump menyebutnya sebagai "operasi cacat yang tidak dapat diperbaiki".

Simak video pilihan di bawah ini: