Pemerintah Gelontorkan Investasi Rp 142,5 Triliun Sepanjang 2021

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi sementara pembiayaan investasi pemerintah tahun 2021 sebesar Rp 142,5 triliun. Pembiayaan ini diberikan terbesar untuk perusahaan BUMN sebanyak Rp 71,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 31,3 triliun. Besarnya investasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan deviden yang sebanding.

"Dengan besarnya pemberian investasi pemerintah tersebut, kami harapkan dividen BUMN yang diberikan bisa kembali meningkat lagi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1).

Dia menjelaskan, investasi diberikan ke perusahaan BUMN sebagai bentuk penugasan khusus dari pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Lalu mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi pemerintah juga diberikan kepada lembaga atau badan lainnya sebesar Rp 21 triliun. Tujuannya sebagai modalitas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan lembaga Bank Tanah.

Kemudian investasi juga diberikan kepada Badan Layanan Umum (BLL) sebesar Rp 64 triliun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi, UMKM, usaha ultra mikro, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah juga memberikan investasi kepada organisasi atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) senilai Rp 900 miliar. Dana tersebut diberikan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam organisasi LKI.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Investasi Nonpermanen

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani menambahkan investasi non permanen juga diberikan pemerintah kepada daerah terdampak Covid-19. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 9,8 triliun agar proses pemulihan ekonomi pasca terkena pandemi bisa segera dipercepat.

Berbagai pembiayaan tersebut kata dia akan dipantau pemerintah. Apalagi saat ini pihaknya telah meminta para BUMN penerima investasi pemerintah untuk menandatangani kontrak kinerja berupa Key Performance Indicator (KPI).

"Kamu akn terus pantau pembiayaan investasi ini karena kenaikan yang diterima," kata dia.

Sementara itu, pemerintah juga menerima kembali investasi dari BLU Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) dan pinjaman program pemulihan ekonomi nasional. Total dana yang diterima sebesar Rp 24,4 triliun.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel