Pemerkosaan Kejam di Afrika Selatan Memicu Rencana Unik

Oleh Kenichi Serino | Christian Science Monitor

Pemerkosaan dan pembunuhan menggemparkan terhadap remaja berusia 17 tahun di Afrika Selatan membuat politisi dan polisi berusaha mencari solusi. Sebuah provinsi bahkan membuat kebijakan, bila pemerkosa terbukti terjangkit HIV, maka dia akan dituntut dengan pasal pembunuhan. Pengamat mengatakan, kebijakan itu berlebihan.

Seorang remaja putri bernama Anene Booysens ditemukan di lokasi pembangunan di Bredasdorp, dua jam dari Cape Town, pada 2 Februari. Dia telah diperkosa beramai-ramai, dipukuli dengan keji, dikeluarkan isi perutnya dan meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit setempat. Serangan itu telah menyita perhatian seisi negeri.

Kepolisian Afrika Selatan mencatat ada lebih dari 64.000 kasus perkosaan setiap tahun, alias tujuh kasus per jam. Beberapa hari setelah kasus pemerkosaan Booysens, terjadi perdebatan mengenai rencana mengatasi kekerasan seksual yang kejam di Afrika Selatan.

Saran kontroversial yang muncul di Limpopo akan mewajibkan tersangka untuk melakukan uji coba HIV. Bila hasilnya ternyata positif, mereka akan didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan.

Brigadir Polisi Hangwani Mulaudzi, pejabat kepolisian nasional setempat, mengatakan proposal itu diperbolehkan di bawah hukum yang ada dan diperlukan.

"Kami melihat ada banyak penjahat yang mengulangi aksinya di provinsi kami. Mereka terus melakukan serangan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Beberapa dari mereka mungkin membawa virus HIV dan menularkannya," kata Malaudzi.

Aktivis hak asasi manusia dan HIV mengecam proposal di Limpopo, provinsi yang agak terisolasi dan bukan merupakan tempat Booysens tewas.

"Praktik tersebut bakal lebih memperkuat stigma, diskriminasi dan prasangka sehubungan dengan HIV," kata S'khumbuzo Maphumulo, pengacara bagi organisasi hak-hak sipil Section 27.

Malaudzi mengatakan, kepolisian sedang mempertimbangkan kebijakan baru bahkan sebelum serangan terhadap Booysens. Dia menambahkan bahwa polisi hanya dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk memerintahkan uji coba HIV untuk pria yang dituduh melakukan pemerkosaan dan tidak bisa melakukan uji coba tanpa perintah pengadilan.

"Kami merasa inilah saat yang tepat untuk menempatkan informasi dalam proses tersebut," kata Malaudzi.

Namun, Maphumulo khawatir bahwa praktik tersebut kemungkinan akan menyebabkan keseluruhan pelanggaran lebih lanjut, terutama untuk mereka yang tidak mengetahui hak-hak mereka, disebabkan karena polisi terlalu berlebihan.

"Hak rakyat cenderung dilanggar," katanya. Hukum yang diterapkan dengan terburu-buru sering kali dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, namun bisa berakhir dengan memberikan stigma dan merugikan, kata Maphumulo. Dia juga meragukan apakah ancaman hukuman berat bisa menghalangi pria melakukan pemerkosaan.

"Kriminalisasi berdasarkan pada ketakutan itu tidak berdasar, karena tidak ada bukti bahwa hal itu akan menghentikan para pelaku menularkan HIV di masa depan," katanya.

Malaudzi, pejabat polisi, mengakui bahwa dia tidak mengetahui kasus di mana pemerkosa berusaha sengaja menularkan korban dengan HIV. Namun, dia berargumen bahwa langkah-langkah itu dibutuhkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

Maphumulo yakin bahwa bahwa kriminalisasi HIV tidak hanya untuk laki-laki yang dituduh memerkosa, bisa jadi perempuan yang menghadapi tuntutan karena mereka sering menjadi yang pertama tahu bahwa mereka positif HIV. Laki-laki bisa saja berdalih terkena HIV dari pasangannya.

"Meski banyak pendapat mendukung pendekatan itu, karena langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk melindungi perempuan, ada kemungkinan kuat bahwa perempuanlah justru yang akan menanggung beban itu," katanya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.