Pemilihan Wali Kota Batu Didesak Agar Diulang  

TEMPO.CO, Surabaya - Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa gugatan tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu berlanjut. "Secara hukum tidak ada pasangan calon, walaupun pada 2 Oktober lalu diadakan pemungutan suara," kata kuasa hukum penggugat, Fahmi H. Bachmid, ketika dihubungi Tempo, Rabu, 10 Oktober 2012.

Tiga pasangan calon yang mengajukan gugatan adalah Abdul Majid-Kustomo dari jalur perseorangan, Suhadi-Suyitno (Partai Golkar-PKB), dan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Partai Hanura-PKNU).

Fahmi menegaskan bahwa gugatan diajukan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah terjebak dalam akrobat hukum dengan membatalkan penetapan komposisi calon wali kota dan wakil wali kota.

Pokok masalah yang dipersoalkan adalah sikap KPU Kota Batu yang mengakomodasi pasangan nomor urut 4, Eddy Rumpoko-Punjul Santoso dalam proses pemungutan suara. Padahal, sebelumnya, KPU Kota Batu telah mengeluarkan surat keputusan bahwa Eddy Rumpoko tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon karena terganjal ijazah palsu SMP Taman Siswa Surabaya.

Sebaliknya, tiga pasangan calon yang jelas-jelas memenuhi syarat justru dikorbankan sebagai konsekuensi dari sikap KPU Kota Batu yang mencabut surat keputusan pelarangan terhadap Eddy. "PTUN Surabaya memang telah memutuskan Eddy memenangkan gugatan. Tapi, berita acara yang menyatakan ijazah tersebut boleh dipakai syarat ikut pilkada belum dibuat PTUN sampai waktu pemungutan suara," ujar Fahmi.

Itu sebabnya Fahmi meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemungutan suara yang dimenangkan pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso, yang diusung PDI Perjuangan. Fahmi juga mendesak dilakukan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Eddy-Punjul. "Kalau tidak, sistem hukum kita akan kacau," ucapnya.

Ketua KPU Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo berkeras mempertahankan hasil pemungutan suara yang dimenangkan pasangan Eddy-Punjul. »Kami patuh pada hukum, tapi pihak lain juga harus menghormati hasil pemungutan suara,” tuturnya.

Sebelumnya, yakni pada sidang perdananya, Senin, 8 Oktober 2012, ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Achmad Sodiki, meminta pemohon memperbaiki gugatannya. Terutama mengubah objectum litis atau obyek perkara.

Obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Namun, majelis hakim menilai dalil kuasa hukum para penggugat yang diwakili Setyo Eko Cahyono tidak jelas. Sebab, yang dipermasalahkan justru surat keputusan KPU Kota Batu yang membolehkan Eddy Rumpoko mencalonkan diri.

KUKUH S WIBOWO | EKO WIDIANTO

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.