Pemimpin Hong Kong sebut pusat keuangan ini tak mampu lagi hadapi "kekacauan"

HONG KONG (Reuters) - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memperingatkan pada Selasa bahwa kota itu tidak mampu menghadapi "kekacauan" lebih lanjut ketika kota ini menandai ulang tahun pertama dimulainya demonstrasi massa pro-demokrasi yang bergulir.

Lebih dari satu juta orang membanjiri jalan-jalan setahun lalu untuk memprotes rancangan undang-undang pemerintah Lam yang akan memungkinkan orang diekstradisi ke daratan China, tempat pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis, guna diadili.

Lam kemudian menarik RUU itu tetapi undang-undang itu memicu kekhawatiran luas bahwa pemerintah pusat di Beijing berusaha meredam kebebasan di pusat keuangan global sehingga mendorong protes anti-pemerintah berbulan-bulan.

"Kita semua dapat melihat kesulitan yang kita lalui pada tahun lalu, dan karena situasi serius seperti itu, kita punya masalah yang lebih banyak untuk ditangani," kata Lam dalam konferensi pers mingguannya, yang bertepatan dengan peringatan tersebut.

"Kita perlu belajar dari kesalahan, saya berharap semua anggota parlemen dapat belajar dari kesalahan - bahwa Hong Kong tidak tahan dengan kekacauan seperti itu."

Setelah jeda relatif dalam protes selama pandemi corona, para demonstran telah kembali ke jalan dalam beberapa pekan terakhir dan diperkirakan aksi unjuk rasa terjadi lebih banyak lagi.

Para aktivis menyerukan agar orang-orang berkumpul pada waktu makan siang dan kemudian pada Kamis untuk memperingati hari peringatan massa tahun lalu. Mereka juga mengumumkan rencana menggelar referendum pada Minggu tentang apakah akan melakukan pemogokan di seluruh kota terhadap undang-undang keamanan nasional yang diusulkan bulan lalu.

Undang-undang yang oleh pihak berwenang bersikeras difokuskan kepada "pembuat onar" yang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, telah meningkatkan ketegangan. Lam mengkhawatirkan rencana aktivis mengadakan referendum mogok.

"Selama setahun terakhir, warga Hong Kong dan dunia telah menjadi saksi atas situasi yang memburuk di Hong Kong, dengan Beijing memperketat cengkeramannya atas kebebasan kota," kata aktivis demokrasi Joshua Wong dalam sebuah feed Twitter.

Pada Senin, seorang pejabat China menyarankan bahwa tingkat otonomi yang dimiliki Hong Kong ketika perjanjian pasca-kolonial mengenai statusnya habis pada 2047 bisa tergantung kepada bagaimana kota itu bertindak sampai saat itu.


(Laporan Carol Mang, Yanni Chow, dan Donny Kwok, Clare Jim dan Noah Sin; Ditulis oleh Anne Marie Roantree; Disunting oleh Tom Hogue dan Jane Wardell)