Pemkab Aceh Barat jalin kerjasama dengan BP2MI untuk perlindungan TKI

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjalin kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat bekerja di luar negeri.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut dipusatkan di sebuah hotel di Badung, Provinsi Bali.

“Dengan adanya kerjasama ini, kita harapkan nantinya semakin memperkuat perlindungan TKI asal Aceh Barat saat bekerja di luar negeri,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS yang menghubungi ANTARA melalui saluran telepon dari Denpasar, Bali, Jumat.

Bupati Ramli MS mengatakan penandatanganan MoU dengan BP2MI merupakan upaya pemerintah daerah, dalam meningkatkan perlindungan kepada putera-puteri asal Aceh Barat yang nantinya akan bekerja di luar negeri.

Menurutnya, dengan adanya jalinan kerjasama tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan devisa negara sekaligus mampu meningkatkan perekonomian bangsa dan negara maupun di daerah.

Ramli MS juga mengatakan, informasi yang ia peroleh dari BP2MI, selama ini jumlah uang yang masuk ke Indonesia dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mencapai Rp160 triliun setiap tahunnya.

Pemerintah daerah berharap dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan akses yang baik kepada masyarakat, sehingga nantinya saat bekerja di luar negeri, bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Guna menyiapkan sumber daya manusia di Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini juga telah menyediakan pelatihan bahasa asing secara gratis bagi masyarakat Aceh Barat, yang dipusatkan di Laboratorium Bahasa Asing di Meulaboh.

Ada pun pelatihan bahasa asing yang dipelajari tersebut seperti Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin serta Bahasa Jepang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah melakukan berbagai pelatihan kepada putera-puteri daerah, guna mendapatkan berbagai keahlian yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.

“Semoga dengan adanya kerjasama dengan BP2MI ini, semangat untuk membangkitkan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia ke depan semakin lebih maju dan lebih baik,” katanya menambahkan.

Ramli MS juga berharap kepada pemerintah pusat agar dapat menjadikan BP2MI sebagai lembaga non kementerian untuk mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, termasuk dalam penyediaan anggaran, sehingga diharapkan lembaga tersebut dapat terus berkiprah dalam melindungi seluruh TKI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, ia juga berharap kepada Presiden Joko Widodo agar memberi intruksi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, agar dapat menyediakan anggaran untuk memudahkan pengiriman putera-puteri agar dapat bekerja di luar negeri secara sah dan legal, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di setiap daerah, tutur Ramli MS.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel