Pemkab Siak pertimbangkan status siaga darurat banjir

Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau masih mempertimbangkan menetapkan status siaga banjir di daerah setempat yang 1.000 lebih kepala keluarga dan rumah terdampak akibat curah hujan yang tinggi.

"Sejauh ini kita belum melakukan status siaga banjir, cuma kita sudah dapat instruksi dari menteri dalam negeri agar melaporkan secara rutin soal bencana banjir di daerah masing-masing," kata Wakil Bupati Siak, Husni Merza di Siak, Senin.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Siak mencatat wilayah yang terendam banjir mencapai delapan kecamatan. Paling banyak yakni di Kecamatan Kandis dengan jumlah korban terdampak 1.159 jiwa atau 317 KK pada tiga Kampung (desa) yakni Belutu, Kandis dan Pencing Bekulo.

Kemudian di Kecamatan Mempura pada Kampung (desa) Benteng Hilir, Benteng Hulu dan Merempan Hilir dengan korbannya juga 300 KK. Rumah warga terendam hingga satu meter dan posko didirikan untuk warga yang mengungsi.

Baca juga: Empat desa di Siak terendam banjir

Baca juga: Banjir di Kampar dilaporkan ke Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR

Selanjutnya banjir juga menghampiri warga Kampung Mengkapan dan Tanjung Kuras di Kecamatan Sungai Apit dengan jumlah korban 198 KK lalu di Kampung Tualang, Kecamatan Tualang dengan jumlah korban 166 KK.

Selain itu juga di Kampung Dosan dan Kampung Pebadaran di Kecamatan Pusako dengan jumlah korban 71 KK. Juga pada Kampung Kuala Gasib, Pangkalan Pisang, Buatan II, Sengkemang dan Rantau Panjang di Kecamatan Kotogasib ada 32 KK terdampak.

Dua kecamatan lainnya Kampung Merempan Hulu di Kecamatan Siak dengan korban 27 KK. Terakhir ampung Lumbuk Umbut di Kecamatan Sungai Mandau dengan korban 9 KK.

Untuk itu, Pemkab Siak akan membangun posko banjir di kabupaten serta di kecamatan-kecamatan. "Ini yang lagi kita bicarakan tempatnya apakah di Kantor BPBD atau di mes Pemda," ujarnya.

Lebih lanjut ia menginstruksikan kepada BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Siak agar secepatnya mendistribusikan bantuan evakuasi dan logistik kepada korban banjir. Tak hanya itu, ia juga meminta BPBD mengecek dan memantau secara rutin kondisi masyarakat.

Husni mengaku pemerintah saat ini menemukan kendala untuk mengantisipasi luapan debit air sungai yang tak kunjung surut, ditambah cuaca yang terus menerus hujan membuat alat berat sulit diturunkan. Selain itu, topografi daerah yang terendam banjir rata-rata sedikit rendah atau lembah sehingga air dari sungai gampang meluap.

"Apalagi kita dengar informasi dari BMKG bahwa November ini puncak musim hujan, ya, jadi kami mohon untuk masyarakat bersabar karena memang kita juga terbatas apalagi alat tak bisa diturunkan, tetapi tetap kita pantau," ucap dia.*

Baca juga: BPBD Riau turunkan bantuan logistik untuk korban banjir Rohul

Baca juga: Atasi banjir, Pemkab Pelalawan alokasikan dana Rp9,3 miliar pada 2022