Pemkab Solok Selatan dapat tambahan kuota peserta BPJS Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mendapatkan tambahan kuota peserta BPJS Kesehatan sebanyak 2.500 orang yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah pada tahun ini.

"Untuk tahun ini, Solok Selatan mendapat tambahan kuota BPJS sebanyak 2.500 orang. Kami secepatnya melakukan validasi dan verifikasi data warga yang layak memperoleh program jaminan pelayanan kesehatan tersebut," kata Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi di Padang Aro, Senin.

Hal itu ia ungkapkan saat rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan utama pada semester 1 Tahun 2022 di Padang Aro, Senin.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan agar data masyarakat yang telah dijamin atau ditanggung kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah agar segera divalidasi dan diverifikasi sehingga mendapatkan data nyata.

Baca juga: Surplus Rp18,7 triliun di 2020, YLKI apresiasi arus kas BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS Kesehatan klarifikasi tunggakan pembayaran sejumlah rumah sakit

"Masyarakat yang tergolong ekonomi mampu, akan didorong untuk menjadi peserta mandiri. Masyarakat yang bekerja pada suatu entitas, maka entitas wajib menanggung kepesertaan BPJS terhadap pekerjanya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan," katanya.

Ia juga meminta peran dan kontribusi dari Forum Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk membantu peningkatan total tanggungan BPJS kesehatan ini melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Ia mengatakan pemerintah daerah setempat memiliki komitmen untuk melindungi seluruh penduduknya melalui jaminan Kesehatan, dengan usaha meningkatkan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) atas tanggungan BPJS, dimana saat ini baru mencapai 87,5 persen dari target melebihi 95 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina mengatakan dari data yang ada serta masukan dari Bupati Solok Selatan, pihaknya akan mempercepat capaian cakupan universal di daerah itu.

"Semua itu akan tercapai dengan membangun komunikasi yang baik antar anggota forum dan instansi terkait dalam pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis," katanya.

BPJS Kesehatan juga sudah melakukan beberapa program kepada masyarakat salah satunya dengan program Sehari Lebih Dekat Dengan Masyarakat (SIKAT).

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenalkan program-program BPJS serta menerima konsultasi atau tanya jawab soal jaminan sosial.*

Baca juga: BPJS Kesehatan gelontorkan Rp8,9 triliun biaya pengobatan warga Sumbar

Baca juga: Gubernur targetkan seluruh warga Sumbar dilindungi asuransi kesehatan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel