Pemkab Trenggalek inisiasi Komite Komunikasi Digital

Pemerintah Kabupaten Trenggalek berinisiatif menginisiasikan pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) dengan menggandeng lintas pemangku kepentingan dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk teknologi informasi.

"Ya, hari ini kami menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang telah membentuk komite komunikasi digital. Karena permasalahan digital itu tidak hanya terjadi di provinsi dan itu meluas sampai ke pelosok-pelosok. Maka Trenggalek berinisiatif membentuk KKD ini," kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek Edif Hayunan Siswanto di Trenggalek, Senin.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran, Pemkab Trenggalek melalui Dinas Kominfo menggandeng banyak pihak meliputi unsur birokrasi, keamanan, hingga non pemerintahan mulai dari polres, kodim, kejaksaan, perguruan tinggi hingga media setempat.

Keberadaan KKD itu, lanjut Edif berfungsi sebagai sarana edukasi hingga pemecahan solusi dalam menjawab setiap permasalahan informasi digital di tengah masyarakat.

Misalnya, soal keberadaan kabar hoaks di media sosial yang kerap membuat resah. KKD nanti bertugas mengedukasi masyarakat agar kabar hoaks itu tidak ditelan mentah-mentah masyarakat.

"Jadi KKD ke depannya ini adalah lembaga yang nantinya mempunyai fungsi sebagai literasi, sosialisasi dan advokasi terkait pemberitaan yang ada di media sosial. Apakah itu disinformasi, misinformasi atau berita hoaka. Ketika masuk ke ranah ITE kita ada advokasi, ketika upaya preventif maka kita melakukan sosialisasi dan juga diseminasi terkait berita-berita hasil pemantauan kita,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya KKD itu bisa mengedukasi masyarakat agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial.

Misalnya dengan tidak mengunggah kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Harapannya dengan adanya KKD bisa berfungsi dengan baik untuk bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat di Trenggalek. Supaya lebih bijaksana bermedia sosial dan mengurangi berita hoaks di media sosial," pungkas Edif.
Baca juga: BNPT: Interaksi di medsos harus selektif putus mata rantai terorisme
Baca juga: Konten promosi ACT di medsos diusulkan untuk diturunkan
Baca juga: Pandangan pakar komunikasi terhadap komunikasi publik Polri di medsos