Pemkot Bogor Bentuk Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, Periksa 15 Pedagang

Merdeka.com - Merdeka.com - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Minyak Goreng untuk memastikan harga bahan pokok itu segera sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), Kamis (26/5).

Satgas dipimpin Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purbomo Condro dan wakilnya Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Inf Ali Akhwan dibantu pemerintah setempat.

"Satgas ini terdiri atas empat sub satgas, yang pertama adalah monitoring harga. Ada 11 pasar utama. Kemudian, ada satgas analisa dan evaluasi, satgas penyelidikan dan terakhir sub satgas penegakan hukum," kata Kombes Pol Susatyo saat memberi keterangan pers di Aula Mako Polresta Bogor Kota.

Susatyo menerangkan sesuai arahan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Kota Bogor membentuk Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng yang terdiri atas 200 petugas gabungan TNI Polri yang langsung bergerak dengan memantau ke 95 toko yang di 11 pasar utama kota itu.

Puluhan toko itu dipantau berdasarkan tiga kategori. Kategori hijau berarti sesuai dengan HET yang menjadi acuan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022.

Toko-toko yang masuk dalam kategori itu menjual minyak goreng curah sesuai HET Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram.

Selanjutnya yang kedua kategori kuning adalah toko-toko yang kedapatan menjual 10 persen di atas HET dengan paling tinggi sekitar Rp17.000 dan Kategori merah diberikan bagi toko-toko yang menjual di atas Rp17.000 per kilogram.

Sisir Pedagang Jual Harga di Atas Eceran

Susatyo menyebut, pada hari pertama pembentukan Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, dari 95 toko, kategori hijau terdapat sekitar delapan toko, kategori kuning sebanyak 18 toko dan kategori merah ada 49 toko. Sisanya 20 toko hanya menjual minyak goreng kemasan premium.

"Berdasarkan temuan tersebut, kami memeriksa sebanyak 15 pedagang, kami periksa, wawancara untuk mengetahui mengapa ada disparitas harga yang berbeda," ujar Susatyo.

Dia menjelaskan keterangan dari hasil wawancara terhadap 15 orang pedagang minyak goreng curah itu akan menjadi acuan untuk mengusut lebih lanjut letak permasalahan penjualan bahan pokok itu, sehingga terlihat sulit mengikuti aturan pemerintah.

Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng Kota Bogor akan memeriksa rantai distribusi dari level pedagang hingga distributor. Polresta Bogor Kota, kata Susatyo, akan berkoordinasi dengan Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng tingkat Mabes Polri agar bisa mengurai dan menekan harga hingga ke pengecer.

"Tentunya, kami berharap dalam dua hari ini kami akan bekerja keras untuk mengetahui sumbernya, termasuk pula, kami ingin mengetahui pada titik distributor berapa harga yang diterima," kata dia, dikutip Antara.

Janji Usut Tuntas Rantai Distribusi

Susatyo menegaskan siap mengusut tuntas rantai distribusi minyak goreng curah yang hingga level pedagang eceran belum mengindahkan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter oleh pemerintah.

"Sanksinya, baik pada level pengecer, pedagang, sampai dengan distributor dan sebagainya. Itu akan kita kaji bersama dengan pemerintahan kota, agar harga bisa terkendali," kata Susatyo.

Susatyo menargetkan dalam dua hari Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng yang terdiri atas 200 petugas gabungan TNI Polri yang dibantu pemerintah setempat dapat menemukan sumber masalah minyak goreng curah belum juga dijual pedagang senilai Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram.

Dia ingin segera mengetahui harga yang diterima distributor, hingga menyebabkan pedagang eceran masih ada yang menjual di atas HET. Menurutnya, menurut data yang ada, sumber minyak goreng di Kota Bogor disuplai distributor besar seperti, PT Indomarco, PT Asianagro dan sebagainya.

Satgas akan menelusuri masalah dari keterangan pedagang eceran, hingga ke distributor minyak goreng.

Pada langkah awal, Kamis (26/5), terdapat 95 toko yang mulai dipantau Satgas dengan tiga kategori, yakni kategori hijau terdapat sekitar delapan toko, kategori kuning sebanyak 18 toko dan kategori merah ada 49 toko. Sisanya 20 toko hanya menjual minyak goreng kemasan premium.

Dari puluhan toko itu, petugas memanggil 15 pedagang toko eceran minyak goreng curah itu untuk mendapatkan keterangan.

Hasilnya, kata Susatyo, keterangan belasan pedagang itu membuat Satgas akan bergerak menelusuri masalah ongkos-ongkos distribusi sehingga di lapangan masih ditemukan sampai dijual Rp19.000 per liter.

Susatyo berjanji akan menggiring jajaran Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng Kota Bogor yang terdiri atas 200 petugas gabungan TNI Polri yang dibantu pemerintah setempat bekerja keras mengurai masalah tersebut.

Mulai Jumat (27/5), toko-toko yang menjual minyak goreng akan mulai diberi stiker kategori hijau, kuning dan merah sebagai langkah pemantauan dan menekan agar menjual sesuai HET.

"Kita akan koordinasikan terus dengan pemerintah kota, dan juga dengan satgas yang ada di tingkat Mabes Polri untuk bisa setidaknya menekan harga minyak goreng di tingkat Kota Bogor," tandasnya. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel