Pemkot Bogor Wajibkan ASN Pakai Baju Muslim Setiap Tanggal 22

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Bogor mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam mengenakan pakaian muslim. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali (Perwali) Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2021 perubahan atas Perwali Kota Bogor Nomor 38 tahun 2015 tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap tanggal 22 Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Kota Bogor bernuansa santri. Untuk pria memakai celana panjang berbahan kain atau sarung, peci atau songkok. Kemudian memakai alas sandal atau sepatu. Pada pakaian juga diwajibkan terdapat nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk wanita menggunakan busana muslim tidak ketat dan terawang. Kemudian menutup aurat seperti rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki dan jilbab. Untuk alas kaki memakai sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun aturan ini tidak berlaku bagi pegawai pria atau wanita non-muslim. ASN tersebut menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.

Selain busana muslim, Pemkot juga mengeluarkan aturan untuk seragam yang harus dipakai setiap hari Senin hingga Jumat. Untuk hari Senin, ASN wajib berpakaian seragam PDH warna khaki.

Kemudian, hari Selasa berpakaian smart casual. Untuk pria, memakai kemeja lengan panjang atau pendek warna bebas tidak bercorak. Lalu untuk wanita memakai celana panjang atau rok warna hitam atau pilihan warna lainnya seperti abu-abu, biru, coklat, krem.

Sedangkan, PDH hari Rabu memakai kemeja putih dengan bawahan warna gelap. Selanjut hari Kamis, PDH budaya daerah Jawa Barat atau baju Sunda. Khusus setiap tanggal 14 diwajibkan memakai seragam Pramuka dan setiap tanggal 17 seragam Korpri.

Terakhir, PDH hari Jumat memakai batik dengan bawahan warna gelap. Sedangkan batik ASN dipakai setiap Jumat di minggu pertama.

Segera Disosialisasikan

Kabag Organisasi Setda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartikasari mengatakan, kebijakan ini mulai diberlakukan pada 29 Maret 2021. Menurutnya, Perwali ini merupakan turunan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

"Ini untuk menyesuaikan yang sudah diatur dalam Pergub Jabar Nomor 15 Tahun 2021. Setelah ditetapkan akan segera disosialisasikan dan mulai diberlakukan dan wajib dilaksanakan sejak ditetapkan," kata Agnes, Selasa (30/3/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini: