Pemkot Depok kuatkan fungsi dan ketahanan keluarga cegah LGBT

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melakukan sejumlah upaya dalam mencegah penyimpanan seksual berupa LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) di masyarakat di antaranya dengan meningkatkan dan menguatkan fungsi dan ketahanan keluarga.

Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Minggu, mengatakan upaya menguatkan ketahanan keluarga telah diatur melalui peraturan daerah (perda).

Selain itu ada Perda Kota Layak Anak (KLA) dan yang terbaru Perda Kepemudaan.

Idris mengatakan Pemkot Depok juga telah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), layanan konsultasi masalah anak dan keluarga oleh psikolog dan konselor secara gratis serta pembentukan forum KLA.

Baca juga: Pemkot berikan dana hibah Rp2 miliar lebih untuk karang taruna

"Termasuk program sekolah pranikah bagi warga yang memasuki pernikahan, juga Generasi Berencana (GenRe)," jelasnya.

Dikatakannya generasi berencana ini fungsinya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada teman-teman seusianya tentang masalah-masalah ketahanan keluarga.

"Kami sebagai fasilitator juga melakukan kolaborasi dengan lembaga dan komunitas lainnya," ungkapnya.

Baca juga: Pemkot Depok terus berupaya cegah stunting

Untuk itu Wali Kota berharap Pemkot Depok bersama lembaga pendidikan bisa saling bergandeng tangan untuk mengimplementasikan 'say no to LGBT'. Pasalnya, anak-anak merupakan aset untuk persiapan kepemimpinan di masa Indonesia Emas yaitu pada 2045.

Menurut Idris, anak-anak nantinya menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu ia mengajak semua pihak bersama-sama mempersiapkan hal tersebut baik dari sisi pendidikan, moral, etika maupun pergaulan.

Baca juga: MUI sesalkan perilaku menjurus promosi LGBT di CFW

Baca juga: Masyarakat diminta waspadai perilaku LGBT di "Citayam Fashion Week"

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel