Pemkot Palu bicara pemulihan pascabencana rangkaian GPDRR di Bali

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu pembicara pada satu forum dalam rangkaian Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, mengusung materi proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasacempa, tsunami dan likuefaksi.

"Mewakili Wali Kota Palu, kami membagi pengalaman kepada delegasi yang hadir saat menghadapi situasi darurat hingga proses pemulihan pascabencana yang masih berlanjut hingga saat ini," kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Kamis.

Ia mengemukakan, bencana alam 28 September 2018 peristiwa dahsyat dan tidak dapat dilupakan, bahkan masih sering menjadi pembicaraan oleh masyarakat.

Khusus Kota Palu, tiga bencana alam menerjang sekaligus yakni gempa, tsunami dan likuefaksi di waktu bersamaan. Dampak likuefaksi meluluhlantakkan dua Kelurahan di ibu kota Sulteng yakni Kelurahan Petobo dan Balaroa.

Usai peristiwa alam menelan ribuan korban jiwa, katanya, Pemkot Palu menggandeng komunitas, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk membuka ruang bagi lembaga kemanusiaan lembaga dalam dan luar negeri turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Baca juga: Wapres Ma'ruf pimpin rapat rekonstruksi Palu dan Lombok
Baca juga: Kementerian PUPR bangun SPAM layani kebutuhan air di huntap Palu

Ilustrasi- Warga beraktivitas di depan rumahnya di Kompleks Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (14/7/2021). ANTARA/Basri Marzuki
Ilustrasi- Warga beraktivitas di depan rumahnya di Kompleks Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (14/7/2021). ANTARA/Basri Marzuki

Pemenuhan kebutuhan, tidak hanya mencakup kebutuhan logistik seperti tenda darurat, makanan dan obat-obatan, tetapi juga pemulihan psikologi dari trauma yang dialami masyarakat setempat.

"Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemulihan Kota Palu pada situasi darurat, dan hingga kini masih ada sebagian LSM melakukan pendampingan terhadap korban bencana," ujar Irmayanti.

Ia memaparkan, pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya pemulihan pada sektor infrastruktur, tetapi juga di dalamnya melekat pemulihan psikososial, program kesehatan, mitigasi serta bantuan modal usaha.

Baca juga: Anak-anak pengungsi Petobo jalani pemulihan psikologis

Baca juga: Trauma healing tim medis Pertamedika bagi korban bencana di Sulawesi Tengah

Lalu dari aspek gender, Pemkot Palu juga masih membangun kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat lokal menanggapi kebutuhan perempuan dan anak-anak korban bencana dari aspek pendidikan serta penguatan ketahanan ekonomi dengan tujuan bangkit dari keterpurukan.

"Perempuan dan anak salah satu kelompok rentan yang butuh perhatian pemerintah, termasuk warga lanjut usia (lansia)," ucap Irmayanti.

Dikatakannya, perhatian pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam memberikan pengayoman lewat pemberdayaan keterampilan dengan harapan ke depan mereka lebih mandiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat," demikian Irmayanti.

Baca juga: Pemerintah bangun 1.102 unit huntap penyintas gempa di Tondo Dua Palu

Baca juga: Kementerian ATR optimis pembangunan huntap Palu rampung Februari 2022

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel