Pemkot Pastikan Info Rekrutmen Pekerja Khusus Warga KTP Surabaya Hoaks

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya memastikan, informasi rekrutmen pekerja khusus bagi warga yang ber-KTP Surabaya dan daftarnya melalui RT yang kini banyak beredar di media sosial adalah hoaks.

"Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan informasi dari Pemkot Surabaya," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara dilansir dari Antara, Sabtu (20/3/2021).

Febri menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama.

Sebab, lanjut dia, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga, namun lebih detail dengan melihat dalam satu kepala keluarga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja serta berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.

"Data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," ucap dia.

Menurut Febri, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi.

Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut diimput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo Surabaya.

"Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail," kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.

Ia juga memastikan sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos.

"Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos," ujarnya.

Anang juga menambahkan data MBR yang sudah "clear" itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.

"Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu," katanya.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia.

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Saksikan video pilihan berikut ini: