Pemprov DKI Masih Tunggu Rekomendasi Pencabutan Izin ACT di Jakarta

Merdeka.com - Merdeka.com - Pencabutan izin operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT) di DKI Jakarta masih menunggu hasil evaluasi dari Dinas Sosial. Pencabutan izin nantinya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP).

"PTSP akan menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial setelah masuk, akan segera diproses prinsipnya ini semua dalam proses," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/7).

Riza menyampaikan, pencabutan izin oleh Pemprov DKI terhadap ACT dengan Holywings tidak dapat dipandang kasus yang sama. Sebab, untuk kasus Holywings, jenis kesalahan jelas dan terbukti tidak adanya pelanggaran administrasi. Sementara untuk ACT, perlu ada evaluasi mendetil oleh Dinas Sosial mengenai kegiatan ACT selama beroperasi di Jakarta.

Lagipula, imbuh Riza, izin yang ada di Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan izin yang sudah dicabut oleh Kementerian Sosial. Jika Kementerian Sosial mencabut izin ACT dalam kegiatan pengumpulan dana, maka izin di Pemprov yaitu izin pembangunan.

"Jadi berbeda, kalau di kami izin operasi. Tapi kan PPATK suda memblokir rekeningnya, jadi prinsipnya ACT sudah tidak beroperasi lagi sesungguhnya," ujarnya.

"Pemprov sendiri lagi mengevaluasi dan menunggu rekomendasi untuk segera dicabut. Jadi dasar pertimbangan banyak sekali," imbuhnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta segera mengungkap semua transaksi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dugaan penyelewengan dana. Supaya tidak membuat masyarakat kebingungan.

"Meminta agar PPATK dapat mengungkap semua aliran dana ACT, dan memberikan penjelasan dengan baik kepada aparat penyidik agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat terhadap kasus tersebut," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet kepada wartawan, Kamis (14/7).

Kasus penyelewengan dana ACT menyita perhatian publik. Indikasi transaksi keuangan mencurigakan oleh ACT ini sudah ditemukan sejak 2014.

"Mengingat adanya indikasi-indikasi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan dari data aliran keuangan lembaga ACT, sudah ditemukan oleh PPATK sejak 2014," ujar Bamsoet. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel