Pemprov Jatim Bantah Omongan Wali Kota Surabaya Soal Penahanan Ijazah

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Wahid Wahyudi membantah adanya penahanan ratusan ijazah para pelajar SMA/SMK seperti yang dituduhkan Pemkot Surabaya. Ia pun menyebut ijazah para pelajar itu hanya belum diambil saja ke sekolah, bukan ditahan.

Pernyataan ini disampaikan Wahid, setelah dia mengkonfirmasi masalah itu pada masing-masing kepala sekolah yang ada.

"Setelah saya cek kepada kepala sekolahnya, bukan ditahan (ijazah). Tetapi yang bersangkutan (pelajar) belum mengambil ke sekolah," kata Wahid, Rabu (15/6).

Ia pun menegaskan tidak pernah ada penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Untuk meyakinkan para pelajar itu, Wahid bahkan mengklaim jika ada penahanan ijazah oleh sekolah, maka mereka diminta untuk menelepon dirinya di hadapan kepala sekolahnya masing-masing.

"Sudah saya bilang, temui kepala sekolahnya, telepon saya apabila ada penahanan ijazah di depan kepala sekolahnya. Tidak ada penahanan ijazah," tegasnya kembali.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya menebus 729 ijazah milik pelajar SMA/SMK sederajat yang ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan administrasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Uang yang digunakan untuk menebus ratusan ijazah itu berasal dari zakat para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, uang senilai Rp1,7 miliar yang digunakan untuk menebus ijazah berasal dari zakat yang dibayarkan ASN. Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya, zakat yang dibayarkan ASN itu dikelola, lalu digunakan untuk menebus ijazah.

"Jadi dari 729 (ijazah) tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya? dari Baznas. Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," katanya, Selasa (14/6).

Meski demikian, Eri tak menginginkan lagi ada pelajar Surabaya yang ijazahnya sampai ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," tegasnya.

Dia menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk mengcover, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.

"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta," papar dia.

Eri meyakini, bahwa Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.

"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," pungkasnya. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel