Pemprov Kaltara kerjasama dengan UPA komitmen tingkatkan PAD

Adi Lazuardi
·Bacaan 2 menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Universitas Patria Artha (UPA) Kabupaten Bone berkomitmen tingkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kaltara.

"Kita melihat Kaltara ini memiliki PAD yang sangat kecil sekali, hanya mencakup Rp650 miliar saja. Umumnya untuk satu provinsi harusnya mendapatkan sekitar Rp1 triliun atau sampai Rp3 triliun,” kata Rektor UPA Bastian Lubis di Tanjung Selor, Selasa.

Dia mengaku telah melakukan beberapa pembahasan penting dengan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang salah satunya adalah untuk meningkatkan PAD pada rapat yang berlangsung di Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara.

Bastian jelaskan bahwa Kaltara memiliki banyak potensi, namun ia menyayangkan kekayaan potensi tersebut tidak termasuk ke dalam pendapatan hasil daerah. Selain itu, masih banyak pula regulasi peraturan gubernur dan peraturan daerah yang belum ada.

“Ini yang mau kita bantu dan evaluasi agar pencapaian PAD itu bisa di atas Rp1 triliun. PAD memang harus tinggi, ini karena provinsi harus mandiri untuk membiayai tenaga honorer serta membayar setiap kegiatan di lapangan,” katanya.

Bastian merasa provinsi Kaltara tidak seharusnya bergantung kepada pemerintah pusat yang berada di Jakarta, pola seperti itu harus dapat dihilangkan. Ia jelaskan bahwa suatu provinsi memiliki taraf ideal dalam penggunaan dana PAD.

“Idealnya suatu provinsi itu sekitar 60 persen menggunakan dana PAD, 40 persennya berasal dari dana pusat. Sekarang ini masih minus banget, hitungannya hanya berkisar 25 persen saja dari dana PAD dan 75 persen merupakan dana pusat,” kata Bastian.

Tidak hanya itu, rendahnya PAD di Kaltara harus dapat disiasati dengan penelitian mendalam mengenai sumber potensi-potensi yang dapat mempengaruhi setiap naik dan turunnya perekonomian di Kaltara.

“Sampai saat ini belum ada penelitian, sementara itu harus dilaksakan dalam enam bulan karena nantinya akan diangkat menjadi naskah akademik. Setelah itu, akan dibuatkan juga regulasi untuk peraturan gubernur atau peraturan daerahnya,” jelasnya.

Menurutnya keberadaan Universitas Patria Artha adalah untuk membantu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kaltara ini.