Pemprov Papua tingkatkan sarana prasarana penangkapan ikan terukur

·Bacaan 2 menit

Pemerintah Provisi Papua akan meningkatkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan guna mendukung kegiatan investasi atau penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal dalam keterangannya kepada wartawan di kantor KKP Jakarta, Senin, mengatakan Papua berencana mengembangkan pelabuhan untuk pendaratan ikan agar bisa menampung ikan dengan kapasitas yang lebih besar seiring implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.

"Laut Papua kaya, tetapi sarana pelabuhannya tidak luas dan terbatas. Ini berarti harus ada peningkatan sarana prasarana sehingga kapal-kapal itu bisa merapat dan mendaratkan ikannya di pelabuhan tersebut. Ini yang terus kita kembangkan," kata Iman usai mendampingi Sekda Provinsi Papua melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Iman mengatakan pihaknya sampai saat ini masih mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang penampungan dari kapal-kapal ikan di atas 30 GT. Rencananya, Pemprov Papua akan memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada saat ini diiringi dengan pengembangan pelabuhan lainnya.

"Rencana untuk saat ini tentunya ada Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Merauke, itu maksudnya untuk menampung segala aktivitas dari kegiatan penangkapan dengan kapal di atas 30 GT agar mampu didaratkan di pelabuhan tersebut. Kami juga berharap bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan kemampuan kemandirian kami agar bisa mengelola pelabuhan-pelabuhan dengan level yang lebih tinggi, yaitu pangkalan pendaratan ikan," kata Iman.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dalam rangka tata kelola perikanan tangkap secara lebih baik dengan menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi.

Dalam kebijakan tersebut mewajibkan setiap kapal yang menangkap ikan di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk mendaratkan ikan di pelabuhan setempat. Hal itu untuk memberikan nilai tambah pada perekonomian wilayah setempat.

Iman mengatakan aktivitas penangkapan ikan dalam usaha perikanan tangkap nantinya akan mendaratkan ikan di pelabuhan-pelabuhan singgah di wilayah Papua.

"Tinggal pelabuhan mana yang akan disinggahi dari kegiatan perikanan tangkap di mana mereka menangkap. Pelabuhan singgah itulah yang mengambil manfaat dari kegiatan ini disamping nanti ada PNBP yang dipungut oleh pemerintah pusat, tapi juga memberikan kontribusi multiplier effect pada kegiatan-kegiatan lain yang ada di pelabuhan-pelabuhan." kata Iman.

Baca juga: KKP setujui materi teknis muatan pesisir Provinsi Papua
Baca juga: KKP maksimalkan sentra kelautan untuk kinerja industri perikanan Papua
Baca juga: KKP ajak generasi muda Papua kembangkan UMKM budidaya perikanan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel