Pemprov Sumsel usulkan dana bagi hasil perkebunan

Ahmad Buchori

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan ke pemerintah di tingkat pusat agar membuat mata anggaran Dana Bagi Hasil perkebunan seperti halnya yang ada pada sektor minyak dan gas bumi.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Sumsel Yohanes H Toruan dalam Forum Andalas II di Palembang, Kamis, mengatakan, upaya yang sudah dilakukan sejak dua tahun ini bersama Provinsi Sumatera Utara tak lain untuk mengoptimalkan kontribusi sektor perkebunan sawit bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Sudah dua tahun kami, bersama Sumut, memperjuangkan DBH perkebunan tetapi sampai sekarang belum berhasil,” katanya.

Yohanes mengatakan kesan kurangnya kontribusi sektor perkebunan ini sangat dirasakan pemerintahan di tingkat kabupaten lantaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk setiap kegiatan yang terkait perkebunan sawit tak lagi disetor ke daerah, melainkan masuk dalam penerimaan pemerintah pusat.

“PBB sudah tidak dibayar lagi ke pemda sehingga tidak ada lagi urusannya dengan daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, padahal infrastruktur di daerah yang menjadi lokasi perkebunan sawit langsung terdampak dari kegiatan usaha tersebut. Seperti diketahui, kendaraan bermuatan berat yang mengangkut hasil panen komoditas itu melintas di jalan kabupaten maupun jalan provinsi.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan industri perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota karena manfaat sektor perkebunan sawit di daerah dinilai masih kurang.

“Contohnya di Kabupaten Lahat, bupatinya pernah bilang kalau setiap minggu ada saja demo tentang sawit. Dan pemkab menganggap itu hal biasa karena pemkab pun merasa kurang manfaat dari perkebunan sawit,” katanya.

Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Sumsel mencapai 4 juta ton pada 2019. Produksi itu berkontribusi sekitar 8,5 persen dari total produksi sawit nasional yang mencapai 47,18 juta ton.

Baca juga: Sejumlah gubernur akan usul dana bagi hasil kelapa sawit ke Presiden

Baca juga: Sumut tetap minta pemerintah pusat alokasikan dana bagi hasil sawit

Baca juga: Instrumen hukum alokasi dana bagi hasil sawit perlu diatur pemerintah