Pemulihan infrastruktur terdampak bencana jadi fokus di Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur saat ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan infrastruktur yang terdampak bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor yang sempat mendera wilayah tersebut pada akhir 2022.

"Status tanggap darurat sudah dicabut. Sekarang memasuki fase rehabilitasi rekonstruksi, fase pemulihan dampak bencana," kata Kepala BPBD Trenggalek Triadi Atmono di Trenggalek, Kamis.

Fase pemulihan dampak bencana tersebut utamanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak. Mulai dari perbaikan jembatan hingga plengsengan, serta relokasi rumah warga terdampak bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang terjadi sporadis pada kurun September-Desember 2022.

Pemulihan dampak bencana itu melibatkan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.

"Seperti perbaikan jembatan, kemudian 'plengsengan' yang ambrol. Termasuk relokasi warga terdampak tanah gerak dan longsor beberapa waktu lalu,” katanya.

Dalam bencana alam banjir yang terjadi di 30 desa/kelurahan dari lima kecamatan dan tanah longsor di 52 lokasi dari 23 desa di delapan kecamatan mengakibatkan beberapa warga terpaksa direlokasi.

Hasil kajian di lapangan memutuskan sebanyak 29 rumah warga Desa Sumurup di Kecamatan Bendungan terpaksa direlokasi lantaran rumah mereka sudah tidak layak huni akibat longsor.

Selain beberapa warga Sumurup, relokasi juga dilakukan pada 14 rumah warga di Desa Pandean Kecamatan Dongko.

Untuk beberapa warga Pandean itu, sementara waktu akan direlokasi di bekas bangunan SDN 3 Dongko yang tidak terpakai jika bencana alam kembali melanda.

Saat ini mereka tinggal di rumahnya masing-masing sembari proses perbaikan.

"Kalau 29 warga Sumurup itu, sebanyak 25 warga direlokasi di lahan milik Pemerintah Provinsi, sementara yang lainnya menempati lahannya masing-masing, termasuk di daerah kampak juga di pasang tenda darurat, jadi sewaktu–waktu terjadi bencana alam, bisa mengungsi,” ujarnya.

Untuk perbaikan pemulihan dampak bencana itu, lanjut Triadi, pembiayaan yang digunakan bersumber dari anggaran daerah, provinsi hingga pusat.

Misalnya seperti perbaikan tiga jembatan dari tujuh jembatan di wilayah Kecamatan Watulimo dan Munjungan yang putus akibat bencana banjir. Selain itu, termasuk untuk biaya relokasi 29 rumah warga di Sumurup tersebut.

"Selain dari daerah, kemudian BTT Provinsi, kita juga mengajukan anggaran pemulihan dampak bencana dari BNPB, misalnya untuk perbaikan plengsengan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segera turun,” kata Triadi.

Selain relokasi rumah warga terdampak bencana, sejumlah jembatan di wilayah Kecamatan Watulimo dan Munjungan yang sebelumnya putus telah diperbaiki.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya berdasarkan perkiraan cuaca BMKG saat ini masih memasuki musim penghujan yang diperkirakan puncaknya terjadi pada akhir Januari. Hujan itu berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di sebagian wilayah.

"Semua harus waspada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Meskipun sekitar 3-4 hari ini di Trenggalek panas, tidak terjadi hujan seperti biasanya, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi hujan sewaktu-waktu. Kita antisipasi bersama dampak potensi bencana hidrometeorologi itu,” demikian Triadi Atmono.

Baca juga: Banjir bandang rendam wilayah pesisir selatan Trenggalek

Baca juga: Longsor putus jalur antarkecamatan di Trenggalek

Baca juga: Tanah bergerak picu kerusakan jalan jalur Selingkar Wilis Trenggalek

Baca juga: Bupati Trenggalek tinjau gedung ponpes yang terdampak banjir