Penanaman mangrove perlu evaluasi guna ukur keberhasilan program

Risbiani Fardaniah
·Bacaan 1 menit

Program penanaman mangrove yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di berbagai daerah perlu untuk dievaluasi menyeluruh agar dapat mengukur keberhasilan program dalam rangka melestarikan kawasan pesisir Nusantara.

"(Penanaman mangrove) belum ada audit lingkungan dan sosial atas program itu," kata Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Minggu.

Abdul Halim mengapresiasi penanaman mangrove yang dilakukan secara programatik di berbagai daerah oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP

Namun, menurut dia, karena belum ada evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek sehingga sukar diukur tingkat keberhasilan dan manfaat programnya.

Baca juga: Rehabilitasi mangrove, KLHK dapat tambahan anggaran Rp1,52 triliun

Selain itu ia juga mengingatkan pentingnya KKP untuk dapat membuat program terkait kelestarian lingkungan lainnya seperti menyosialisasikan larangan dalam membuang sampah plastik ke kawasan perairan seperti sungai dan laut.

Sebagaimana diwartakan KKP mendapat anggaran tambahan sebesar Rp43,34 miliar pada 2021 untuk mendukung program rehabilitasi mangrove di empat provinsi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4), menjelaskan anggaran tambahan tersebut, maka pagu anggaran KKP tahun 2021 naik dari semula Rp6,49 triliun menjadi Rp6,53 triliun.

"Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 KKP mendapatkan tambahan anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp43,34 miliar yang dialokasikan ke Ditjen Pengelolaan Ruang Laut," katanya.

Baca juga: KKP dapat anggaran tambahan Rp43,34 miliar untuk rehabilitasi mangrove