Pencairan Tunjangan Pegawai Pemkot Solo Terancam Ditunda Jika Belum Vaksin Booster

Merdeka.com - Merdeka.com - Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) para pagawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terancam ditunda. Penundaan dilakukan bila pegawai tersebut belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Solo nomor KS.00.23/2348/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solo.

Dalam SE tersebut salah satunya tertulis, bagi perangkat daerah / UOBK yang belum semua pegawainya mengikuti vaksinasi Covid-19 maka akan ditunda pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan Juli di Perangkat Daerah/ UOBK secara keseluruhan.

"Jumlahnya sebenarnya kurang dari 100. Tapi sesuai ketentuan meskipun cuma 1 yang belum vaksin maka dianggap menjadi penghambat. Seperti di tempat saya dari 58 pegawai ada 1 yang KIPI berat dan dia mendapatkan surat dari dokter untuk ditunda vaksinnya," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Solo, Dwi Ariyatno Rabu (20/7).

Dwi mengatakan, penundaan TPP tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang belum vaksinasi booster karena kondisi tertentu. Tetapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pihaknya memberikan toleransi kepada yang bersangkutan.

"Kalau kondisinya seperti itu nanti ada toleransi. Tapi kita tetap cek kondisi kesehatan untuk siap mendapatkan vaksin," katanya.

Menurut Dwi, ketentuan tersebut hanya menunda pencairan TPP bukan menghilangkan. TPP akan dicairkan jika syaratnya telah dilengkapi.

"Untuk proses verifikasi dilakukan oleh dinas kesehatan. Pasca verifikasi prosesnya masuk ke sistem saya, kalau sudah ada laporan dan persetujuan dari Bu Ning (Kepala Dinas Kesehatan Kota) maka akan jadi lampiran bagian dari persyaratan," jelas dia.

Dei menyampaikan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah 100 persen pegawainya mendapat vaksinasi booster. Seperti Kesbangpol, Bappeda serta BKPSDM. Sedangkan OPD yang belum 100 persen di antaranya DKK, dan dinas pendidikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsih menambahkan jumlah pegawai di masing-masing OPD yang belum booster semakin berkurang.

"Jadi kemarin dari data yang masuk ke kami itu ada sekitar 100-an. Begitu kita cek kemudian langsung kita infokan ke OPD untuk segera melengkapi," terang Siti.

Sejumlah OPD, lanjut Siti, tidak bisa 100 persen pegawainya memenuhi syarat vaksin booster. Karena kondisi kesehatan ada yang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksin.

"Kemarin itu ada yang baru vaksin dosis pertama. Di tempat saya sendiri ada yang belum vaksin alasannya takut, ya itu tanggung jawab kepalanya bagaimana caranya, akhirnya dia mau vaksin," katanya lagi.

Terkait capaian vaksinasi booster di Kota Solo, Siti menyebut, saat ini baru 58,9 persen atau sebanyak 245.692 orang. Menurut dia, saat ini antusiasme warga untuk vaksin booster semakin menurun. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel