Pencegahan Korupsi Era Firli Bahuri Disebut Tak Efektif, Ini Respons KPK

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pemberitaan yang menyebut pencegahan korupsi oleh lembaga antirasuah era Komjen Pol Firli Bahuri tidak efektif.

Pencegahan korupsi era Firli disebut tidak efektif berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, audit yang dilakukan BPK hanya terhadap Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi), tidak untuk keseluruhan Kedeputian Pencegahan di lembaga antirasuah.

"Audit yang dimaksud adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas audit kinerja KPK yang dilakukan oleh BPK pada semester 2 tahun 2020 untuk unit kerja Direktorat Labuksi," ujar Ipi dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Ipi mengatakan, saat itu KPK meminta agar BPK mengaudit keseluruhan direktorat di Kedeputian Pencegahan KPK. Permintaan itu dilakukan lantaran KPK menginginkan hasil audit yang lebih objektif.

KPK meminta BPK juga turut mengaudit Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), dan Direktorat Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

"BPK menyetujui namun hanya unit kerja Korsupgah yang akan diaudit kinerja karena keterbatasan sumber daya BPK. Direktorat Dikyanmas dan Korsupgah pada tahun 2020, masih berada di bawah Kedeputian Pencegahan," kata Ipi.

Ipi mengatakan, hasil audit kinerja yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain terkait dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 tahun 2020.

Rekomendasi BPK

Ketua KPK, Firli Bahuri jelang rilis penetapan dan penahanan pemilik PT AMS, Kiagus Emil Fahmy Cornain di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Kiagus Emil ditahan terkait dugaan korupsi pembayaran kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2010-2014 (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Ketua KPK, Firli Bahuri jelang rilis penetapan dan penahanan pemilik PT AMS, Kiagus Emil Fahmy Cornain di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Kiagus Emil ditahan terkait dugaan korupsi pembayaran kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia tahun 2010-2014 (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Rekomendasi BPK untuk perbaikan Perkom antara lain yakni Perkom menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Labuksi yakni membuat aplikasi terkait pengelolaan aset, barang bukti, dan eksekusi. Ini merupakan tugas Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi yang kini berubah nama menjadi Direktorat Manajemen Informasi.

Kemudian Perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup. Sehingga, dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif

"KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan Perkom 7 tahun 2020 saat ini sedang berjalan, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat evaluasi atas audit kinerja pada April 2021," kata Ipi.

Ipi mengatakan, rekomendasi lain tentang Korsupgah yaitu BPK menilai bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk mengukur kemajuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah untuk pencegahan korupsi dalam delapan elemen sangat efektif dan strategis.

Bahkan direkomendasikan untuk memperkuat regulasi terkait MCP dalam bentuk Perpres atau aturan lainnya, sehingga dapat dikelola bersama-sama dengan kementerian atau lembaga dan instansi lainnya.

"Rekomendasi berikut diberikan terkait dengan kelemahan MCP berdasarkan pengamatan BPK di lapangan. Perbaikan MCP direkomendasikan berupa penguatan dukungan sarana dan prasarana di pemda, revisi indikator penilaian agar lebih tajam dan realistis dan pelibatan kementerian atau lembaga atau pemda sebagai stakeholder, serta penerapan pedoman monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda," kata Ipi.

Tindak Lanjut KPK

Irjen Pol Firli Bahuri  (Liputan6.com/Johan Tallo)
Irjen Pol Firli Bahuri (Liputan6.com/Johan Tallo)

Atas rekomendasi tersebut, Ipi mengatakan KPK telah menindaklanjutinya dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Korsup dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Antara lain untuk pengelolaan MCP melalui perwakilan BPKP di 34 provinsi.

Saat ini KPK sedang memproses pengelolaan delapan elemen MCP bersama enam unit eselon 1 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dua unit eselon 1 BPKP, dan 34 Kantor Perwakilan BPKP.

Ipi mengatakan, permintaan KPK agar BPK mengaudit pencegahan yang dilakukan oleh KPK juga didasarkan pada tujuan untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pencegahan.

"Sehingga, menurut kami kurang tepat jika menyimpulkan efektifitas upaya pencegahan KPK hanya dengan sampel dari unit Korsupgah. Sesuai amanah UU, KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan," kata Ipi.

OTT KPK Era Firli Bahuri

Infografis OTT KPK Era Firli Bahuri (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis OTT KPK Era Firli Bahuri (Liputan6.com/Triyasni)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel