Pendekar Indonesia: Perlu rawat keindahan bangsa dengan akal sehat

Pendekar Indonesia (Pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia) menyampaikan lewat "Manifesto Politik Pendekar Indonesia" tentang perlunya merawat bangsa dengan akal sehat.

"Pendekar Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat merasa terpanggil untuk menyatakan pendapat atau manifesto kepada khalayak, yaitu suatu pernyataan terbuka tentang apa yang kami pikirkan mengenai kondisi bangsa akhir-akhir ini," kata Ketua Relawan Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

Pendekar Indonesia, kata dia, menyimpulkan bahwa pengalaman berbangsa dicirikan oleh tiga kemampuan yang terintegrasi, yaitu pengenalan akan kebenaran, keadilan, dan keindahan.

"Manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dan dapat membedakan antara yang indah dan yang jelek. Oleh karena itu kehidupan berbangsa yang utuh tidak hanya harus jujur dan adil, tapi berjuang menuju keindahan," katanya.

Kemudian, kata dia lagi, akal sehat merupakan alat menilai yang baik dalam hal-hal praktis keindahan berbangsa.

Akal sehat merupakan kombinasi dari kebijaksanaan dan kehati-hatian.

"Berbahagialah bangsa yang memiliki akal sehat, karena itu lebih menguntungkan daripada memiliki perak dan emas. Melalui akal sehat itu diajak melihat permasalahan bangsa secara jernih," katanya pula.

Berikutnya, dia mengatakan terkait korupsi oknum aparatur negara, Pendekar Indonesia mengamati intensitas perhatian publik pada hal itu semakin meluas.

Pendekar Indonesia lewat manifestonya mengusulkan cara meminimalkan tindak korupsi aparatur negara yang sederhana tapi efektif, yaitu bukan dengan melipatgandakan tenaga penegakan hukum, namun dengan mengurangi secara radikal kebijakan dan hukum yang melumpuhkan, yang membuat korupsi dimungkinkan.

"Dengan hal ini tidak hanya korupsi akan hilang, tetapi aparat negara kemudian akan bebas beroperasi melawan penjahat yang sebenarnya," kata Saragi.

Soal polarisasi masyarakat, Saragi mengatakan sudah saatnya menghapus polarisasi dalam kehidupan politik dan berbangsa.

"Mari hentikan ujaran atau penyebutan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan politik. Sudah layak dan sepantasnya tidak lagi saling menyebut 'kadrun' maupun 'cebong'," kata dia.

Rakyat Indonesia semuanya adalah anak-anak kandung ibu pertiwi.

Oleh karena itu, Pendekar Indonesia mengajak seluruh elemen untuk menghentikan semua ujaran yang bisa menimbulkan kebencian, luka, dan perendahan terhadap martabat anak bangsa.

Saragi mengingatkan jangan membiarkan akal sehat masyarakat direduksi menjadi slogan dan stereotipe yang bisa sangat menyesatkan.

"Pendekar Indonesia mengusulkan agar kampanye politik ke depan memiliki informasi dan pencerahan sebagai tujuan, bukan menghasilkan disinformasi dan kebingungan yang bertujuan mendapatkan suara," ujarnya lagi.

Program kampanye politik yang dibutuhkan yakni yang solid, tidak sekadar menciptakan antusiasme, dan juga tidak merendahkan serta mempermalukan lawan politik serta pendukungnya.

Politik identitas yang melahirkan praktik politik tidak sehat mesti dihentikan. Semua elemen pun diajak berpolitik dengan keindahan dan martabat.

Berikutnya, Pendekar Indonesia telah melihat dan merasakan di mana-mana semangat kemauan yang luar biasa untuk berkomitmen, keinginan yang tak kenal lelah untuk membangun bangsa.

Hal itulah, kata dia, yang membuat momen Pemilihan Presiden Tahun 2024 nanti akan menentukan arah berbangsa untuk seterusnya.

Pendekar Indonesia yang berkomitmen pada ide kemajuan ekonomi politik dan kemanusiaan pun berupaya mempromosikan tokoh nasional yang sesuai dengan prinsip Pendekar Indonesia.

"Curahan dukungan masyarakat dari berbagai daerah di Tanah Air bagi Jenderal Andika Perkasa untuk maju sebagai calon presiden 2024-2029 merupakan semangat bagi kami Pendekar Indonesia, untuk menyuarakan aspirasi ini," ujarnya.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Ganjar dan Anies sebagai capres naik signifikan
Baca juga: Saragi: Andika Perkasa layak diperhitungkan sebagai calon presiden