Pendidikan Bukan buat Cari Kerja, Benarkah?

Syahdan Nurdin, nurulhabiba19-68
·Bacaan 3 menit

VIVA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merancang program baru yang akan segera diterapkan di perguruan tinggi atau kampus yakni menjodohkan kampus dan pihak industri dengan harapan, semakin mudahnya output kampus melolosi tahap seleksi kerja karena telah mendapatkan berbagai pelatihan selama berkuliah yang sesuai dengan kemauan industri.

Hal ini terlihat seperti terjadi simbiosis mutualisme antara ketiganya (industri, pemerintah, kampus) namun siapa sangka, bahwa yang paling menguntungkan adalah hanya pihak industri.

Ketika orientasi mahasiswa di kampus berubah menjadi individu yang sarat akan pemahaman untuk senantiasa bersaing demi keuntungan di dunia bisnis, maka di saat itu pula telah hilang sosok yang menjadikan intelektual dengan pendidikan yang dimiliki sebagai poros utama membangun peradaban.

Sangat miris apabila perguruan tinggi seharusnya mencetak intelektual sebagai garda terdepan dalam melawan penjajahan, membangun peradaban, menyelesaikan masalah sosial, justru dialihfungsikan sebagai sosok robot atau bahkan buruh demi memuaskan kepentingan para kapital (pemilik modal) di industri.

Berupaya disodorkan berbagai program untuk melakukan penelitian yang faktanya akan dibiayai oleh pihak industri apabila menghasilkan pundi-pundi rupiah, namun tidak jelas arah penyelesaian masalah sosial dituntaskan. Justru yang memberikan inovasi kontributif malah sama sekali tidak dibiayai.

Lebih miris, melihat pemerintah cenderung mengikuti keinginan para industri sehingga menjadi katalisator terhubungnya perguruan tinggi dan industri. Hal ini banyak menimbulkan polemik, karena sepanjang berdirinya bangsa ini tentu terdapat berbagai kebijakan yang dengan senang hati negara akan tanggung termasuk menjadikan pendidikan itu hak bagi setiap rakyat Indonesia.

Namun biaya pendidikan begitu mahal menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan industri yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi menghalanginya, juga ayat UUD yang menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun yang ada hanya menciptakan atmosfer perguruan tinggi untuk memproduksi manusia pabrik.

Manusia yang disibukkan dan dilenakan untuk kepentingan materi, namun lupa kewajiban sebagai seorang intelektual dan lebih penting sebagai seorang hamba di muka bumi.

Ketika melihat fakta yang terjadi seperti hari ini tentang komersialisasi dan industrialisasi perguruan tinggi maka dari dalam diri akan segera terdorong untuk menghentikannya dan memutus tali triple hex antara industri, pemerintah, dan perguruan tinggi, yang bahkan menjadi lebih malu apabila industri tidak berasal dari dalam negeri.

Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah mencoba melihat regulasi yang tepat untuk membangun peradaban dengan menerapkan mindset bahwa pendidikan mencetak individu yang berakhlak dan bermanfaat bukan sekadar dicetak menjadi buruh. Hal ini dapat tercapai apabila negara menerapkan sistem politik yang benar sehingga melahirkan sistem pendidikan yang juga pasti benar.

Regulasi yang benar ini kita dapati hanya ketika islam sebagai aturan bernegara diterapkan. Islam yang tidak hanya sebagai agama spiritual juga sebagai seperangkat aturan yang memiliki regulasi yang menyeluruh di setiap aspek kehidupan termasuk dalam urusan ranah pendidikan.

Islam akan menerapkan sistem pendidikan yang mencetak para intelektual memiliki orientasi berupa surga, kecerdasan intelektual akan dijaga sesuai dengan fitrah yang dimiliki pada masing-masing dari mereka, berbagai perilaku seperti kecurangan pun akan terminimalisir, karena hanya keberkahan ilmulah yang ingin diraih, bukan sekadar keuntungan materi.

Maka apabila diterapkan, negara mampu menjalankan fungsinya untuk mencerdaskan rakyatnya, seperti yang terlihat saat Rasulullah Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam menjadikan tawanan perang badar untuk mengajar para pemuda muslim, hal ini jelas menjadikan negara punya tanggungjawab yang tidak main-main terhadap pendidikan, tidak justru memberikan industri dengan asas keuntungan yang ingin diperoleh bisa saja berbagai aturan dialihfungsikan.

Tidak hanya itu, tentu apabila sistem politik Islam juga diterapkan maka melahirkan sistem pendidikan dengan pembiayaan pendidikan di dalam negara akan gratis, biaya yang diambil dari baitul mal (tempat pengumpulan harta dalam negara Islam) berasal dari berbagai hasil olah kekayaan alam hingga zakat atau mal yang dikeluarkan oleh orang kaya.

Bahkan, gaji yang diberikan kepada pengajar pun sangat tinggi seperti yang terjadi di saat Umar Radiallahu Anhu memimpin bahwa apabila dirupiahkan gaji seorang tenaga pendidik kurang lebih 30 juta per bulan, hal ini tentu sebagai perwujudan akan ditinggikannya sebuah ilmu. Karena sekali lagi bahwa pendidikan adalah sebuah jalan memanusiakan manusia bukan sebagai alat dalam memuaskan nafsu syawat serakah kekuasaan.