Pendiri Demokrat: Tidak Ada Istilah Kudeta, yang Ada KLB

Bayu Nugraha, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 2 menit

VIVA – Salah satu pendiri Partai Demokrat, Muhammad Darmizal menegaskan tidak ada istilah kudeta terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat itu adalah Kongres Luar Biasa (KLB).

“Kudeta itu terjadi saat ini di Myanmar. Kalau ada internal akibat ketidakpuasan kemudian mengakumulasi, itu diatur dalam AD/ART yang disebut KLB,” kata Darmizal di kawasan Mega Kuningan pada Selasa, 2 Februari 2021.

Mantan pimpinan Komisi Pengawas Demokrat ini mengatakan, kongres luar biasa itu dilakukan apabila ada peristiwa-peristiwa yang membuat mereka terpicu dan bersatu, lalu dilaksanakan di luar waktu semestinya. “Jadi, tidak ada kudeta,” ujarnya.

Sementara mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib mengatakan, partai bukan merupakan perusahaan atau yayasan. Menurut dia, Demokrat didirikan oleh sekian banyak tokoh dan masyarakat sehingga semua memiliki peranan penting dalam membesarkan partai sejak berdirinya sampai detik ini.

“Masalah KLB yang sekarang dimunculkan oleh atas inisiatif kader-kader partai DPC/DPD, ini sesuatu bukan hal yang aneh, bukan hal haram. Karena ini diatur dalam AD/ART,” jelas Syofwatillah.

Oleh karena itu, ia mengatakan adanya polemik internal Demokrat sekarang ini menjadi peringatan untuk AHY selaku Ketua Umum Demokrat dan pengurus lain supaya lebih mengayomi serta memimpin partai dengan baik.

“Tidak perlu khawatir kalau seluruh DPC/DPD 100 persen bersatu tetap memilih AHY. Partai harus diselamatkan dan tetap berjaya sampai akhir zaman, tentu bermanfaat bagi umat, bangsa serta negara,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa ada pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai dan punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus pada Senin, 1 Februari 2021.

AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.

Baca juga: Forum Pendiri Demokrat: Kader Keberatan Dimintai Iuran di Era AHY