Peneliti: Masyarakat Perlu Didorong Dukung Energi Terbarukan

Yogyakarta (ANTARA) - Masyarakat Indonesia perlu didorong untuk mendukung program energi baru dan terbarukan, karena mereka berkepentingan menjaga kesinambungan energi dan terjangkau harganya, kata peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Puthut Indroyono.

"Oleh karena itu, ketika pemerintah mengusulkan kebijakan energi baru dan terbarukan, maka perlu mekanisme yang melibatkan masyarakat," katanya dalam diskusi `Menggugat Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam`, di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena ditemukan banyak proyek energi baru dan terbarukan gagal dilaksanakan di daerah. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan proyek energi baru dan terbarukan.

"Di Grobogan, Jawa Tengah, misalnya, proyek biodiesel terbengkalai. Di daerah itu petani dimobilisasi melalui kelompok tani dan diposisikan sebagai penyedia bahan baku bukan pada kemanfaatan energi," katanya.

Sebaliknya, kata dia, program serupa justru berhasil dilakukan di negara-negara belahan Benua Eropa. Program tersebut dijalankan berbasis investasi rakyat dengan kepemilikan kolektif.

Ia mengatakan pengelolaan model sentralistik berbasis mekanisme pasar berangsur-angsur ditinggalkan karena kebijakan energi merupakan persoalan negara dan rakyatnya.

"Di negara-negara itu partisipasi rakyat tidak lagi sebatas konsumsi, tetapi juga produksi dan distribusi serta penguasaan faktor-faktor produksi," katanya.

Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan rakyat berbondong-bondong membeli saham energi dengan membolehkan tanahnya untuk tempat pembangkit atau sekadar dilewati transmisi listrik.

Ia mengatakan rakyat mendukung program energi karena kontribusi sekecil apa pun diperhitungkan dalam biaya maupun keuntungan.

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera mengoptimalkan pengembangan energi baru dan terbarukan dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat," kata Puthut.

Kepala Departemen Kajian Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) UGM Ahmad Rizky mengatakan banyak sumur minyak di negeri ini yang masih dikuasai oleh perusahaan asing akibat ketidakmandirian pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas.

"Oleh karena itu, paket perundang-undangan tentang minyak dan gas perlu dicabut dan melakukan renegosiasi kontrak karya sumber daya alam yang tidak menguntungkan rakyat," katanya.(ar)