Peneliti: Pembenahan beras cadangan perlu evaluasi HPP

Ahmad Wijaya

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan pembenahan terkait permasalahan pengelolaan beras cadangan juga perlu mengevaluasi penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras.

"Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan HPP beras. Rendahnya HPP menjadi permasalahan utama yang membuat kualitas beras yang diserap Bulog terus menurun dan sulit disalurkan," kata Galuh Octania di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden minta pola baru pengelolaan cadangan beras

Menurut dia, relevansi HPP yang ada pada saat ini dinilai sudah cukup kedaluwarsa mengingat pergerakan harga yang ada saat ini, serta dasar hukum implementasi HPP adalah Inpres No 5/2015, atau empat tahun lalu.

Ia mengemukakan hal tersebut terkait dengan pemberitaan sekitar 20 ribu ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog terancam busuk karena beras sudah disimpan selama empat bulan di gudang dan belum disalurkan, sehingga beras ini mengalami penurunan mutu atau kualitas.

Galuh berpendapat, kalau Bulog diharuskan untuk mencapai target serapan beras dan bisa menyerap beras berkualitas baik, maka sebaiknya Bulog diberikan akses untuk menggunakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing.

Saat ini, masih menurut dia, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10 persen. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050 per kilogram.

"Ada faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam merespon situasi ini, sebaiknya pemerintah meninjau ulang relevansi HPP. Jika dirasa memang HPP masih dibutuhkan, sebaiknya besaran HPP diperbaharui dengan kondisi pasar yang ada saat ini," katanya.

Galuh menambahkan, cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen serta tetap menyejahterakan petani adalah intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bertopik "pengelolaan cadangan beras pemerintah" dan meminta dibuat pola baru pengelolaan cadangan beras.

"Saya minta regulasi dan manajemennya diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru dan terobosan baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi Bulog," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Menurut Presiden, pengelolaan cadangan beras pemerintah perlu dibenahi sehingga dapat mengatasi penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan dan dapat mengurangi biaya perawatan.

Selain itu, Presiden meminta data beras dapat saling disesuaikan antar kementerian dan lembaga terkait cadangan beras pemerintah.

"Sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah perbaikan yang kita lakukan," jelas Presiden.

Baca juga: Aprindo: penurunan kualitas beras relatif
Baca juga: Mendag akan rapatkan beras Bulog turun mutu di Kemenko Perekonomian