Peneliti: Percepat penerapan kebijakan holding BUMN Perikanan

Ahmad Buchori
·Bacaan 2 menit

Peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin menginginkan agar holding BUMN Perikanan yang menggabungkan Perum Perindo dan Perinus dapat segera dipercepat penerapan kebijakannya untuk melesatkan kinerja sektor kelautan nasional.

"Holding BUMN Perikanan mesti dipercepat realisasinya agar dapat segera beroperasi terutama dalam mendukung sistem logistik ikan dan menyerap produksi serta mendistribusikannya," kata Muh Arifuddin di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, BUMN perikanan membutuhkan tambahan modal dan ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Hal tersebut, lanjutnya, antara lain guna meningkatkan serapan atau pembelian hasil perikanan dari nelayan di berbagai daerah.

Ia juga mengusulkan agar pemulihan ekonomi perikanan perlu dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah primer saat ini melalui penyediaan kebutuhan pangan masyarakat.

"Saat ini produksi perikanan dari hasil tangkap dan budidaya dalam kondisi stabil, tapi terkendala di pemasaran, transportasi dan distribusi. BUMN perikanan diharapkan mengambil peran untuk atasi hal ini ini," kata Arif.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendorong BUMN Perikanan (gabungan Perum Perindo dan PT Perinus) untuk berperan besar dalam membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang sangat terdampak pandemi.

Baca juga: Anggota DPR dorong BUMN perikanan bantu pulihkan ekonomi nasional

Baca juga: Inovasi holding BUMN pangan menguntungkan sektor perikanan nasional

"BUMN Perikanan mampu menjadi lokomotif pengelolaan sumber daya perikanan nasional sehingga mampu menghela pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dilanda resesi," kata Amin Ak.

Ia mengingatkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, lanjut Amin, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 53 persen atau sekitar 3,57 juta ton per tahun.

"Padahal jika seluruh potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, nilai ekonomi yang diperoleh diperkirakan mencapai 15,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp211 triliun per tahun. Itu baru komoditas ikan, belum komoditas sumber daya laut lainnya," kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Indonesia karena masih rendahnya kapasitas alat penangkapan yang dimiliki.

Amin menyontohkan, dari potensi perikanan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) nasional sebesar 2,478 juta ton, produksi TCT 2019 hanya 129.785 ton atau baru 5,2 persen yang dimanfaatkan.

“Dibentuknya holding BUMN Perikanan, harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan industri olahan berbasis perikanan,” kata Amin.

Baca juga: Pengamat: Holding BUMN pangan perlu wujudkan kedaulatan perikanan

Baca juga: Pengamat: Holding pangan bakal perbaiki kinerja BUMN perikanan