Penerimaan Negara Turun, Kebijakan Harga Gas USD 6 per MMBTU Perlu Dievaluasi?

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan harga gas USD 6 per metric british thermal unit (mmbtu) yang diperuntukkan bagi 7 industri tertentu telah menurunkan penerimaan negara cukup besar.

Sepanjang tahun 2020, potensi pendapatan negara dari hulu migas yang hilang akibat harga gas USD 6 mencapai USD 937 juta atau lebih dari Rp 13,58 triliun (asumsi Rp 14.500 per dolar AS).

Hal tersebut disampaikan Deputi Keuangan & Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam diskusi daring Efektifitas Kebijakan Harga Gas dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Indonesia, Kamis, 24 Juni 2021.

Arief mengungkapkan pendapatan negara dari hulu migas selama tahun 2020 hanya mencapai USD 460 juta. Jumlah itu jauh dibawah proyeksi awal ketika kebijakan harga gas USD 6 itu diberlakukan pada bulan Juni 2020 sebesar USD 1,39 miliar.

"Dari sektor industri kontribusinya hanya USD 166 juta dari proyeksi awal USD 227 juta. Sementara Pupuk hanya berkontribusi USD 54 juta dari target USD 104 juta. Target penerimaan negara dari PLN sebesar USD 1,06 miliar hanya terealisasi USD 240 juta," ungkap Arief.

Sebelum kebijakan penyesuaian harga gas USD 6 diimplementasikan, realisasi penerimaan pajak dari tujuh sektor industri tertentu di tahun 2019 bisa mencapai Rp44,89 triliun.

Sementara pada tahun 2020 nilainya turun menjadi Rp40,09 triliun. Hanya industri oleochemical dan sarung tangan yang mencatat pertumbuhan positif, sedangkan sektor pengguna gas bumi lainnya penerimaan pajaknya turun. Penurunan pendapatan pajak ini pun berlanjut ke kuartal I-2021. Pada tiga bulan pertama tahun ini, realisasi pajaknya hanya Rp10,23 triliun.

Dampak Penurunan Harga Gas

Doc. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Doc. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Terkait penurunan pendapatan negara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan harga gas USD 6. Langkah ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa keuangan negara tetap sehat. Termasuk memastikan penerimaan bagian KKKS untuk menjaga nilai keekonomian lapangan migas.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, perlu melakukan evaluasi terhadap dampak penerimaan pajak yang diakibatkan dari harga gas sebesar enam dolar per MMBTU,” ujarnya dalam forum diskusi yang sama.

Satya juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan evaluasi mengenai kontribusi 7 sektor industri penerima harga gas murah terhadap penerimaan negara.

Menurutnya, perlu ada simulasi untuk mengetahui risiko dan dampak kebijakan harga gas USD 6 ke depan. Sehingga menteri keuangan selaku bendahara negara bisa melihat bahwa harga gas murah itu benar-benar berdampak terhadap penerimaan PNPB di sektor lain dan pajak yang diakibatkan dari pertumbuhan industri.

"Kami di DEN siap untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dampak kebijakan ini," imbuhnya.

Kebijakan harga gas USD 6 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 89K Tahun 2020 dan Nomor 91K Tahun 2020.

Ada 7 sektor industri yang menikmati subsidi energi dari pemerintah ini. Yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sesuai beleid tersebut, Menteri ESDM dapat melakukan evaluasi kebijakan harga tersebut setiap tahun, atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel