Pengadilan Internasional akan keluarkan putusan terkait genosida Myanmar

Oleh Stephanie van den Berg

DEN HAAG (Reuters) - Pengadilan Internasional pada Kamis akan memutuskan permintaan langkah darurat yang diusulkan oleh Gambia, yang mengajukan kasus terhadap Myanmar dengan menudingnya melakukan genosida terhadap penduduk minoritas Muslim Rohingya.

Negara kecil Afrika Barat itu mengajukan gugatan ke badan tertinggi PBB untuk sengketa antarnegara tersebut pada November. Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948.

Kasus itu belum disidangkan secara penuh dan putusan pada Kamis hanya berkaitan dengan permintaan Gambia atas tindakan awal. Tak ada indikasi bagaimana pengadilan dapat mengambil keputusan akhir, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Gambia telah meminta serangkaian langkah perlindungan, termasuk penghentian kekerasan segera. Ia juga meminta para hakim untuk memerintahkan Myanmar agar memberikan akses ke sejumlah badan PBB yang menyelidiki dugaan kejahatan terhadap Rohingya.

Lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah penumpasan yang dipimpin militer pada 2017 dan dipaksa masuk ke kamp-kamp kumuh di seberang perbatasan di Bangladesh. Penyelidik PBB menyimpulkan bahwa aksi militer dilakukan dengan "niat genosida".

Di Cox's Bazar, kamp pengungsi terbesar di dunia, begitu tinggi harapan atas keputusan yang menguntungkan mereka setelah bertahun-tahun penganiayaan.

"Seluruh komunitas Rohingya berdoa untuk keadilan," kata Dil Mohammad (52), pemimpin komunitas Rohingya. "Kami berharap mereka akan memberikan keputusan yang adil. "

Selama sepekan persidangan, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi meminta panel, yang terdiri atas 17 hakim, untuk membatalkan kasus tersebut.

Saat Aung San Suu Kyi mengakui bahwa kekuatan militer yang tidak proporsional mungkin digunakan dan warga sipil terbunuh, dia berpendapat aksi tersebut bukanlah genosida.

Baru pekan ini panel, yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dibentuk di Myanmar untuk menyelidiki tuduhan tersebut juga mengatakan bahwa selagi ada kemungkinan kejahatan dilakukan oleh militer, tidak ada indikasi bahwa ada niat untuk melakukan genosida.

Kendati kasus Myanmar di Den Haag hanya pada tahap awal, pengacara HAM Akila Radhakrishnan mengatakan sudah merasakan dampaknya.

"Sejak kasus itu diajukan, kami melihat pemerintah mengambil sejumlah tindakan untuk memastikan akuntabilitas, seperti memberikan pengadilan militer. Kini sistem peradilan militer begitu cacat namun itu sesuatu yang tidak ada sebelumnya," katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah Myanmar jelas merasa tidak dapat lagi "mengabaikan sepenuhnya" tuduhan tersebut.

Radhakrishnan mengatakan bahwa llaporan rutin akan menjadi langkah besar ke depan yang dapat menumpuk tekanan internasional kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik, kemungkinan di PBB.

Putusan Pengadilan Internasional bersifat final dan tanpa banding, tetapi pengadilan tersebut tidak memiliki cara nyata untuk menegakkannya.